Beban Suku Bunga ULN Pemerintah Terlalu Besar, Tertinggi di Asia Tenggara

Ketiga adalah postur belanja pemerintah pada 2025 cenderung meningkat untuk membiayai belanja populis sehingga memperbesar risiko penambahan utang baru. Terakhir, jelas Bhima, adalah tekanan eksternal berupa pelambatan ekonomi global membuat banyak investor mencari aset dengan risiko rendah, yang bisa menciptakan capital outflow di pasar surat utang.

Pakar sosiologi ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan jika jumlah bunga utang luar negeri terlalu besar maka itu akan menggerus fungsi APBN itu sendiri untuk menjalankan program-program pembangunan.

"Seharusnya sebelum berutang dinegosiasikan dahulu berapa jumlah bunga yang pantas supaya APBN tetap bisa digunakan untuk menjalankan program-program pembangunan. Kalau terlalu tinggi maka utang tersebut kurang signifikan, karena akan mereduksi alokasi APBN untuk anggaran-anggaran yang prioritas," kata Bagong.

Menurut dia, kalau sampai pemerintah kekurangan dana untuk menggerakkan perekonomian terutama di lapisan bawah, maka akan sangat riskan sekali karena jika terjadi krisis, masyarakat miskin yang sudah lemah akan semakin pasrah dan tidak berdaya.

"Ujung-ujungnya nanti harus menarik utang baru untuk program bantalan sosial, yang mana itu kurang produktif. Harusnya dengan anggaran yang ada, pemerintah mempersiapkan peningkatan daya tahan masyarakat melalui program diversifikasi usaha berbasis potensi dan sumber daya lokal sehingga masyarakat punya daya tahan yang kuat jika ada krisis," katanya.
Halaman Selanjutnya....