Baru Kali Ini Bisa Bangun Sejuta Rumah

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, berharap melalui penandatanganan PKO ini peran perbankan untuk mendukung program pemerintah, yakni Program Satu Juta Rumah, bisa lebih optimal lagi. Basuki mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan penyaluran KPR Subsidi FLPP. Sebab, keberhasilan penyaluran FLPP tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang.

Ini bertujuan untuk perlindungan konsumen dan mengatasi keluhan konsumen yang merasa tidak terpuaskan akibat kualitas rumah yang dibangun pengembang. "Pihak perbankan diharapkan tidak hanya menyalurkan kredit, namun betul-betul memastikan hunian yang dibangun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan rawan gempa," ungkap Basuki, di Jakarta, Rabu (26/12).

Sementara itu, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono, dalam laporannya mengatakan pada akhir triwulan IV-2018 dilakukan evaluasi terhadap 43 bank pelaksana penyalur KPR FLPP berdasarkan kriteria penilaian kinerja terhadap bank pelaksana meliputi capaian minimal kuota dan capaian kinerja. Hasilnya, 25 bank yang memenuhi kriteria evaluasi.

Untuk bank pelaksana yang tidak memenuhi kriteria capaian target 2018 terhadap addendum PKO, tapi masih berminat untuk menjadi Bank Penyalur FLPP, maka BLU PPDPP akan melakukan assessment terlebih dahulu yang akan dilaksanakan pada Januari-Maret 2019. Berdasarkan hasil assessment tersebut, Bank Pelaksana yang dinyatakan memenuhi persyaratan dapat menandatangani PKO tahun 2019 pada April 2019.

Terkait dengan realisasi program, pada November lalu PUPR telah menyediakan 1.041.323 unit rumah. Ditargetkan hingga Desember menembus 1,1 juta rumah. Sebelumnya, selama tiga tahun berturut-turut target itu selalau gagal terwujud. Pada 2015 hanya 699.770 unit, lalu meningkat jadi 805.169 unit pada 2016, dan 904.758 unit pada 2017.
Halaman Selanjutnya....