Bappenas: Penanganan Kemiskinan Ekstrem Dianalisis Gunakan SIPD

Memberikan Masukan

Bappenas dan kementerian/lembaga (K/L) lain pun disebut dapat memiliki akses bagaimana perencanaan anggaran suatu daerah, sehingga bisa menganalisis dan memberikan masukan sesuai kondisi daerah terkait yang diejawantahkan melalui penentuan prioritas anggaran.

Menurut Maliki, permasalahan seperti kemiskinan ekstrem atau stunting tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu K/L. Karena itu, diperlukan integrasi dari sisi pendekatan program antar-K/L. Adanya SIPD dinyatakan mampu mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perencanaan belanja yang terintegrasi.

Presiden Joko Widodo telah mengarahkan agar penanganan kemiskinan ekstrem dipercepat, dari 2030 menjadi 2024, sehingga dibutuhkan pendekatan khusus dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.

Salah satu langkah dalam mendukung percepatan tersebut adalah melalui perbaikan tata kelola data, seperti melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Tidak hanya data, ucap Maliki, perlu juga pendekatan integrasi program dan pengelolaan anggaran sehingga pemerintah mengimplementasikan SIPD.
Halaman Selanjutnya....