Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kebijakan Pemerintah

Bappenas: Ada Tiga Program Prioritas untuk Mencapai NDC 2030

Foto : ANTARA/BENARDY FERDIANSYAH

Perencana Ahli Utama Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Oswar Mungkasa saat menjadi pembicara dalam Forum Ekselen Bisnis Indonesia (Febindo) bertajuk “Fungsi dan Peran Bappenas Terkait dengan NDC 2030” di Jakarta, Selasa (4/7).

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ada tiga program prioritas nasional yang mendukung Nationally Determined Contribution (NDC) 2030. Ketiga program ini yakni peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon.

NDC adalah dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Demikian dikatakan Perencana Ahli Utama Kedeputian bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Oswar Mungkasa, saat menjadi pembicara dalam Forum Ekselen Bisnis Indonesia (Febindo) bertajuk Fungsi dan Peran Bappenas Terkait dengan NDC 2030, di Jakarta, Selasa (4/7).

"Saya ingin menyampaikan bahwa dukungan itu dalam bentuk yang pertama tentunya kita ingin mengurangi penggunaan energi yang sifatnya berasal dari batu bara. Di dalam RPJMN ini kita sudah menetapkan juga di dalam konteks transportasi yang ramah lingkungan," tutur Oswar.

Seperti dikutip dari Antara, Bappenas menegaskan jika Environmental, Social, and Governance (ESG) diterapkan dengan baik akan membantu pencapaian NDC pada 2030.

Pengurangan Emisi

Dalam dokumen NDC, Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan sebesar 43,20 persen dukungan internasional pada 2030 nanti.

Lebih lanjut, kata Oswar, ESG merupakan sebuah perangkat yang penting bagi pemerintah untuk mengukur apakah perusahaan benar-benar menjalankan inisiatif berkelanjutan atau tidak.

"ESG ini menjadi suatu alat menurut saya sangat utama penting bagi pemerintah, kenapa? Sebelumnya kan CSR (corporate social responsibility). Pengalaman kita, kita banyak dibohongi oleh CSR, karena ternyata banyak greenwashing. Greenwashing itu tangan kirinya berbuat hal yang merusak lingkungan tangan kanannya menyumbang, ini kami menyumbang 30 miliar," ujar dia.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Eko S

Komentar

Komentar
()

Top