Bantuan Belum Mampu Turunkan Angka Kemiskinan secara Signifikan

» Penurunan angka kemiskinan 2-3 persen sulit tercapai, selama ini hanya rata-rata 0,1-0,2 persen per tahun.

» Belanja negara yang tidak efisien harus dikurangi, apalagi yang terkesan pemborosan anggaran.

JAKARTA - Pemerintah dapat memanfaatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih rendah untuk melakukan intervensi dari sisi suplai. Intervensi dari sisi suplai diperlukan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan bahan pangan dan masukan atau input produksi yang dapat terjadi pada 2024.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan meskipun defisit APBN turun, pemerintah tetap perlu mempertahankan kewaspadaan terhadap risiko-risiko global yang dapat berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

Risiko-risiko tersebut antara lain ketidakpastian geopolitik, kenaikan inflasi, dan perubahan iklim seperti fenomena El Nino. "Pemerintah perlu menyiapkan instrumen fiskal untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut," kata Fithra kepada Antara, di Jakarta, Kamis (4/1).

Pemerintah, katanya, dapat memberikan insentif atau subsidi kepada industri untuk dapat bertahan di tengah tekanan biaya produksi.

"Belanja pemerintah pada 2023 lebih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya saing," kata Fithra.

Penurunan defisit tidak hanya disebabkan oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga oleh efisiensi belanja pemerintah. Dia mengakui kalau belanja pemerintah pada 2023 lebih fokus pada program-program yang tepat sasaran dan memiliki dampak yang tinggi terhadap perekonomian.

Penurunan defisit APBN 2023 menunjukkan pemerintah telah melakukan penyesuaian fiskal secara bertahap untuk menjaga keberlanjutan di tengah tekanan ekonomi global yang semakin menantang. "Penurunan defisit APBN menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan smoothing dari defisit yang sangat tinggi pada 2020 dan 2021," katanya.

Di kesempatan lain, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan problem yang selama ini dihadapi adalah kualitas belanja. Misalnya, belanja dinas pemerintah, belanja bantuan ke masyarakat (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi pupuk. Selama ini belanja tersebut belum memberikan perubahan signifikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Angka kemiskinan masih jauh dari target. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 di angka 9,36 persen, sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah 6,5 persen sampai dengan 7,5 persen.

"Penurunan angka kemiskinan 2-3 persen saya kira sulit tercapai, terlebih selama ini penurunan kemiskinan rata rata pertahun 0,1-0,2. Begitu pula angka pengangguran berdasarkan data BPS Agustus 2023 tercaatat 5,32 persen, hanya turun 0,54 persen dibanding Agustus 2022 yaitu 5,86 persen," jelas Badiul.

Di sisi lain, pemerintah selama ini masih fokus pada serapan atau realisasi sehingga menyisakan banyak persoalan, baik dari sisi efektivitas maupun efisiensi. Indikator yang mudah dilihat adalah keuangan negara yang defisit.

"Pemerintah pada 2024 ini harus lebih serius memperbaiki kualitas belanja, terutama belum meratanya serapan per triwulannya, masih menumpuk di akhir tahun," katanya.