Bank Dunia Soroti Program Perencanaan Makan Siang Gratis

Sementara itu, sejumlah pengamat menilai pembahasan program Makan Siang Gratis dalam rencana APBN tahun anggaran 2025 tidak etis karena hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pemenang Pilpres 2024. Pemerintah sebaiknya menunggu hasil resmi KPU dan menyelesaikan transisi kepemimpinan, baru bisa membahas program tersebut.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, mengatakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memang perlu didukung dengan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif. Namun demikian, dalam pengelolaan perekonomian suatu negara juga perlu mempertimbangkan stabilisasi dengan pengendalian inflasi dan nilai tukar yang dalam jangka pendek sangat mungkin harus memilih pertumbuhan atau stabilisasi.

Berkaitan dengan program Makan Siang Gratis, selain menyedot APBN yang mempersempit ruang fiskal, bahkan mungkin harus ditutup dengan utang. "Artinya, implementasinya harus dilakukan secara cermat karena sangat mungkin terjadi pergeseran atau pengurangan mata anggaran lain," tegasnya.

Kajian yang perlu dilakukan adalah efektivitas dari program tersebut dalam mengurangi stunting jika hanya dilakukan dalam jangka pendek dan di sekolah, apalagi program tersebut akan mempersempit ruang fiskal dan terjadi pergeseran pengeluaran, bisa jadi program yang sebelumnya prioritas ditangguhkan.

Dihubungi terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan prospek pertumbuhan ekonomi setidaknya akan menghadapi lima tantangan.
Halaman Selanjutnya....