Banjir Impor Pangan, Koperasi Bakal Sulit Berkembang

JAKARTA – Rencana besar pemerintah membangun 70 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diharapkan dapat menghidupkan kembali soko guru perekonomian bangsa. Namun, tingginya aktivitas impor, khususnya beras, bisa mengancam kelangsungan koperasi.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Eugenia Mardanugraha mengapresiasi gagasan besar Presiden Prabowo Subianto membangun Kopdes Merah Putih. Namun, dia memperingatkan pemerintah bahwa para petani juga bersaing dengan produk impor.

“Ketika koperasi ditingkatkan fungsinya agar produktivitas petani meningkat, impor komoditas pangan harus dibatasi," ujar Eugenia kepada Koran Jakarta, Minggu (9/3).

Dia mencontohkan jika bawang putih dan jeruk atau buah buahan bisa ditanam oleh petani kemudian disimpan di koperasi, maka impor perlu dibatasi. Artinya, pembangunan Koperasi Merah Putih harus disinergikan dengan kebijakan impor pangan yang mendukungnya.

Pernyataan Eugenia merujuk pada besarnya impor beras dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, RI mengimpor 4,5 juta ton beras atau meningkat 47,38 persen dibanding pada 2023. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka itu tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Eugenia melanjutkan di Tiongkok, pemerintah sangat mendukung petani. Namun, dukungannya dilakukan dengan cara berbeda, yaitu memodernisasi petani dengan peralatan pertanian modern dan membangun pabrik pengemasan dan pendistribusian di area kebun.

Karena itu, investasinya sangat besar sehingga itu mampu dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dengan sumber dana besar. "Maksud saya, keterbatasan anggaran negara Indonesia juga menjadi isue yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan kestabilan harga pangan. Tidak hanya sekadar memberikan bantuan pada koperasi," ungkap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Diakuinya, rencana Koperasi Merah Putih ini bagus untuk menghidupkan koperasi dan perekonomian di desa. Bantuan kepada Koperasi Merah Putih menjadikan koperasi sebagai kepanjangtangan pemerintah dalam menstabilkan harga pangan.

“Ketika paceklik, koperasi dapat menjual dengan harga lebih rendah dari pasar. Sebaliknya, ketika panen raya, koperasi dapat membeli dengan harga yang lebih mahal dari petani. Untuk pangan yang dapat disimpan seperti beras, koperasi menjadi gudang penyimpanan,” jelasnya.

Dari Yogyakarta, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa mengatakan komitmen presiden untuk memajukan dan menjadikan koperasi sebagai instrumen demokratisasi pangan di desa baik, selama dijalankan juga dengan mengikuti berbagai prinsip dan kaidah demokrasi ekonomi dan koperasi.

Pemerintah, menurut Awan, bisa meniru koperasi di negara negara Skandinavia seperti Denmark atau Jepang. Dirinya pun sepakat agar pemerintah mengurangi impor pangan agar bisa memberi kesempatan kepada koperasi untuk tumbuh dan berdaya saing.

Jadi “Offtaker”

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Koperasi Desa Merah Putih yang bakal diluncurkan pada 12 Juli mendatang dapat menjadi offtaker yang membeli hasil tani para petani ataupun hasil tangkapan nelayan di desa.

Sudaryono meyakini para petani dan nelayan di desa dapat menjual hasil panen dan tangkapannya dengan harga yang sepadan sehingga keberadaan koperasi pun menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa.