Bangun Kemandirian Pangan dan Energi agar Subsidi Berkurang

JAKARTA - Pemerintah harus membenahi dua masalah fundamental, yaitu pangan dan energi, kalau ingin menjadi negara maju yang kokoh. Swasembada pangan dan energi adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi agar kehidupan politik ekonomi dan sosial tetap stabil sekalipun terjadi goncangan ekonomi global.

Peneliti Keuangan Iklim dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Siti Shara, menegaskan apabila tidak melakukan langkah taktis dan konkret, keuangan negara akan terus terbebani dengan impor bahan bakar minyak dan sejumlah komoditas pangan yang harganya melambung.

"Sektor transportasi yang paling banyak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM), yang membuat impor energi terus meningkat sehingga belanja negara dari pos subsidi meningkat karena harga energi di pasar global meningkat terimbas perang. Di sisi lain, pemerintah tidak mau ambil risiko menaikkan harga BBM karena berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik," kata Siti.

Dia berharap agar kebiasaan dan kebergantungan pada impor energi dikurangi. Di sektor transportasi, harus mendorong transportasi berbasis listrik. Penggunaan energi terbarukan pada sektor transportasi perlu ditingkatkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil.

Pemerintah, jelasnya, sudah mencanangkan transportasi rendah karbon dengan mengeluarkan Perpres 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dengan harapan semakin banyak penggunaan kendaraan listrik di masyarakat.
Halaman Selanjutnya....