Bancakan Dana Desa

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat daerah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, yang menjadikan dana desa sebagai bancakan untuk dikorupsi, sungguh memprihatinkan. Betapa tidak, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo, yang seharusnya bertugas mengawasi penggunaan dana itu, malah turut ditangkap bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan (Kajari) Rudi Indra Prasetya dan Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin dan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi. Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap 250 juta rupiah untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

Awalnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai 100 juta rupiah yang menggunakan dana desa. Anggota LSM melaporkan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Setelah penyelewengan dana desa dilaporkan, Kepala Desa merasa ketakutan dan berupaya menghentikan proses hukum kasus itu. Agus selaku Kepala Desa kemudian berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo. Upaya menghentikan perkara tersebut juga dibicarakan dengan Bupati Achmad Syafii.

Dana desa terus naik tiga tahun terakhir. Tahun 2015 mencapai 20,76 triliun rupiah. Alokasi menjadi 46,9 triliun pada tahun 2016. Pemerintah telah menetapkan dana desa tahun 2017 dari APBN 60 triliun. Bahkan tahun 2018 menjadi dua kali lipat. Tiap desa dari 74.910 desa mendapat 1,4 miliar rupiah.

Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyebutkan, penyaluran tahap pertama 2017 tidak 160 miliar. Dana desa tahap satu 2017 sebesar 36 triliun atau 60% dari total pagu. Saat ini sudah cair 35,8 triliun rupiah. Masih ada 160 miliar rupiah yang kemudian sampai akhir Juli 2017 ini belum terserap.
Halaman Selanjutnya....