Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

Menghapus Stigma Birokrasi Lamban dan Rumit

Foto : ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/rwa

Warga mencetak dokumen kependudukan menggunakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Mall Pelayanan Publik (MPP) di Malang, Jawa Timur, Jumat (7/1/2022). Dua unit mesin ADM tersebut disediakan untuk membantu mempercepat pengurusan dokumen kependudukan dengan sistem digital.

A   A   A   Pengaturan Font

Reformasi birokrasi juga sudah beberapa waktu memiliki kementerian tersendiri. Harusnya ­dengan berjalannya waktu, ­benar-benar terjadi ­reformasi birokrasi. ­Namun dengan munculnya perintah Wapres tersebut, bisa diartikan bahwa reformasi birokrasi itu belum benar-benar nyata.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin baru saja mengingatkan para pegawai negeri (ASN) agar menghapus stigma bahwa birokrasi itu lamban dan rumit. Lalu, kira-kira mengapa Wapres mengutarakan isu tersebut? Tentu saja Wapres masih melihat bahwa birokrasi negeri ini belum bisa "move on" dari gaya Orde Baru yang memang penuh kelambanan, lelet, dan rumit.

Wapres tak hanya minta hal tersebut di pemerintah pusat. Tapi, dia minta seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) serta pemerintah daerah agar memperbaiki pelayanan publik guna menghilangkan ciri negatif birokrasi yang lamban dan rumit.

Wapres mengungkapkan harapan tersebut saat, Jumat (7/1), saat memimpin rapat sosialisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. "Kita harus berani menghilangkan stigma dan persepsi birokrasi yang lambat dan berbelit-belit dalam melayani masyarakat," tandas Wapres.

Memang birokrasi modern yang sudah ditunjang dengan kemajuan luar biasa teknologi informasi, harusnya tak ada lagi kata lambat dan rumit. Teknologi memungkinkan urusan administrasi berjalan singkat karena mampu memotong banyak meja yang dibangun era lama, demi upeti kecil-kecilan, tetapi banyak.

Apalagi ASN era sekarang sudah jauh lebih bagus sistem remunerasinya. Pemerintah sangat menghargai jasa dan kinerja para ASN. Untuk itu, tidak ada tempat bagi pelayan publik untuk membelit-belitkan urusan rakyat agar ada imbalan tambahan. Maka, untuk dapat mewujudkan harapan Wapres tersebut, para pelayan publik harus mengubah mindset: lebih cepat lebih baik.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Koran Jakarta
Penulis : Koran Jakarta

Komentar

Komentar
()

Top