Balap Mobil Formula E Sebaiknya Dibatalkan

Sejak Rabu (1/9) malam, halaman Gedung DPRD DKI di Jalan Keboin Sirih, Jakarta Pusat tampak meriah dengan hadirnya beberapa karangan bunga. Isi tulisannyya berupa dukungan kepada PDIP dan PSI yang mengusulkan interpelasi terhadap Gubernur DKI terkait lomba balap mobil Formula E.

"Bravo Fraksi PDIP dan PSI. Terima kasih untuk mengawasi pemakaian uang rakyat". "Dukung Interpelasi-Selamatkan uang rakyat". Demikian isi tulisan karangan bunga tanpa disebutkan siapa pengirimnya.

Polemik penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E gagasan Gubernur DKI, Anies Baswedan telah masuk ke tahap pengajuan interpelasi oleh Dewan di Kebon Sirih. Fraksi PDIP dan PSI resmi mengusulkan interpelasi. Berkas usulan yang ditandatangani 33 anggota dewan itu telah diserahkan kepada ketua dewan di kantor DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8).

Interpelasi merupakan hak legislatif untuk mempertanyakan kebijakan eksekutif yang dinilai menimbulkan kerugian.

Tampaknya usulan interpelasi mengenai balap mobil Formula E ini bakal kandas di tengah jalan. Pasalnya, tujuh fraksi lain yang mempunyai 73 kursi di DPRD, tidak ikut mengajukan interpelasi. Usulan interpelasi akan disetujui jika dalam rapat paripurna dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD provinsi, dan harus mendapat persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Kabarnya, untuk menggagalkan interpelasi tersebut, Anies sampai menggelar pertemuan dengan para elite tujuh fraksi, yaitu Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Nasdem, Golkar, serta fraksi gabungan PKB dan PPP. Meski hal itu dibantah oleh Wakil Gubernur, Ahmad Riza Patria. Menurutnya, itu silaturahmi biasa. Tidak ada lobi-lobi khusus dari Gubernur DKI Jakarta untuk melawan interpelasi yang diajukan PDIP dan PSI.

Terlepas yang disampaikan Wakil Gubernur DKI itu benar atau tidak, faktanya di halaman Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih pada Jumat (3/9) kembali dipenuhi karangan bunga. Kali ini isi pesan yang disampaikan bukan mendukung interpelasi yang diajukan PDIP dan PSI, tetapi malah menyinggung kasus Harun Masiku dan Juliari Batubara, dua politikus PDIP yang tersandung kasus korupsi. Sulit untuk tidak menuduh bahwa ini merupakan balasan terhadap Fraksi PDIP yang mengajukan interpelasi.

Balap mobil Formula E seharusnya digelar pertengahan 2019 lalu. Persiapan pun sudah dilakukan dengan memangkas beberapa pohon di Taman Monas akan dijadikan sirkuit balap mobil listrik tersebut. Namun pandemi yang berkepanjangan, membuat Formula E tertunda sampai kini. Berdasar audit BPK, Pemprov DKI sudah mengeluarkan uang sekitar 900 miliar rupiah untuk menjadi tuan rumah.

Memang ini menjadi buah simalakama bagi Pemprov DKI. Kalau membatalkan sebagai tuan rumah, bagaimana dengan nasib uang rakyat sebanyak itu. Apakah bisa kembali atau hilang. Jika tetap dilanjutkan, biaya yang dikeluarkan pasti akan bertambah karena 900 miliar rupiah itu tentunya belum termasuk biaya penyelenggaraan.

Kita memang tidak bisa tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Harapan agar Formula E bisa berlangsung pada 2022 juga terlalu optimistik. Kita semua pasti berharap tahun 2022 pandemi sudah berakhir. Seandainya benar, apakah kita sudah siap dengan menjadi tuan rumah balap Formula E. Kemudian apa benar dengan menjadi tuan rumah ekonomi akan bangkit karena akan banyak orang dari luar negeri datang ke Jakarta. Rasa-rasanya belum waktunya kita menjadi tuan rumah ajang balap mobil, apalagi balapan khusus mobil listrik.

Harap diingat, Formula E tidak sepopuler Formula 1. Apalagai kabar terakhir tim-tim besar seperti Mercedes Benz, Audi, dan BMW mundur dari ajang Formula E. Karena itu tidak ada salahnya kita meninjau ulang pencalonan menjadi tuan rumah balap mobil Formula E. Soal uang APBD yang sudah dikeluarkan bukan menjadi masalah besar jika pertanggungjawabannya jelas.