Bacaleg Koruptor

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, pihaknya telah memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bacalegnya selama satu pekan dari 22 hingga 31 Juli 2018. Apabila dalam rentang waktu tersebut partai tidak mengganti atau memperbaiki daftar calegnya yang terindikasi korupsi, makan KPU tidak memberikan kesempatan lagi terhadap perbaikan caleg. Dia menuturkan, jika dalam verifikasi masih ditemukan kesalahan, pihaknya akan langsung mencoret dari daftar bakal caleg.

Kita memberikan apresiasi kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU yang konsisten melarang setiap mantan napi korupsi untuk berlaga dalam pemilu legislatif. Tujuannya jelas untuk mencegah tindak pidana tersebut terulang kembali jika yang bersangkutan terpilih kembali sebagai anggota parlemen. Dari sisi pencegahan, ini langkah konkret yang harus juga dipatuhi partai.

Mengapa demikian? Korupsi sudah merusak mental banyak pejabat dan penyelenggara negara serta para pengusaha yang berkolaborasi dengan mereka demi mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok. Di lain pihak, negara dirugikan karena banyak dana yang sebenarnya dialokasikan untuk pembangunan, malah disikat mereka.

Bukti-bukti keterlibatan para anggota legislatif, kepal daerah, dan juga pengusaha yang berssekongkol untuk korupsi, sudah sangat banyak. Bahkan, KPK seringkali mempublikasi operasi tangkap tangan kasus suap dan korupsi, tetapi efek jeranya justru masih lemah. Kenyataan inimembuat kita snagat prihatin, mengapa korupsi masih menjadi 'andalan' banyak kalangan untuk mengambil uang negara.

Maka, dalam konteks persiapan Pemilu 2019, kita menimbau kepada masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, untuk pandai-pandai menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai orang yang tercela dalam kasus korupsi dan kasus-kasu lain yang tak pantas disandang calon legislatif, malah dipilih.
Halaman Selanjutnya....