Ayo Belajar Penanggulangan Stunting dari Lombok Timur

Oleh karena itu, pemerintah desa juga didorong untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang usia perkawinan anak. Jika ada perangkat desa yang mengeluarkan surat keterangan sudah mengikuti kelas pranikah, tapi sebenarnya belum mengikuti kelas, maka akan dikenakan sanksi.

Hal itu membuahkan hasil. Jika sebelumnya anak perempuan yang sudah berusia 20 tahun tapi belum menikah akan dijadikan cemoohan,kini pola pikir tersebut mulai bergeser sejak adanya Perdes tersebut. Saat ini, yang menikah muda justru yang dijadikan cemoohan.

Dalam tiga tahun terakhir, pengalokasian anggaran di APBD selalu dikaitkan dengan stunting. Misalnya anggaran di dinas pertanian untuk ketahanan pangan pascapandemi juga dikaitkan dengan stunting. Bahkan pernah dalam satu tahun, Pemkab Lombok Timur menganggarkan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Dr H Fathurrahman SKM MM, menjelaskan bahwastunting menjadi persoalan penting untuk diatasi bersama.

Konsep pengendalian stunting di kabupaten tersebut terdiri dari tiga bagian yakni dasar (analisa jurnal dan analisa laporan), pendekatan (perguruan tinggi dan regulasi), serta metode implementasi (konvergensi yang menggabungkan intervensi spesifik dan sensitif). Untuk kerja sama perguruan tinggi, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggandeng Universitas Indonesia, Universitas Mataram dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sementara untuk regulasi, dengan lahirnya Peraturan Bupati dan Peraturan Desa (Perbup dan Perdes).

Dalam implementasi pengendalian stunting, terdapat Perbup terkait stunting yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Desa Perkawinan Anak dan Peraturan Dana Desa untuk Stunting.
Halaman Selanjutnya....