Aung San Suu Kyi Diadili atas Dakwaan Penghasutan

YANGON - Junta di Myanmar telah mengadili pemimpin terguling Aung San Suu Kyi atas dakwaan penghasutan. Hal itu dikemukakan pengacaranya pada Selasa (21/9).

Dakwaan penghasutan adalah tuntutan terbaru dalam daftar dakwaan yang bisa membuat Suu Kyi dipenjara selama beberapa dekade. Setiap dakwaan terhadap Suu Kyi bisa berujung dengan ancaman kurungan maksimal tiga tahun penjara.

"Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan penghasutan," kata pengacara Khin Maung Zaw. "Dia (Suu Kyi) tampaknya dalam keadaan sehat, setelah sepekan lalu klien saya absen menghadiri sidang karena merasa tidak sehat," imbuh Maung Zaw.

Pengacara Maung Zaw juga mengatakan bahwa presiden terguling Win Myint juga mengaku tidak bersalah atas dakwaan penghasutan.

Suu Kyi, 76 tahun, dan pemerintahan Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) digulingkan oleh militer dalam kudeta pada Februari lalu. Penggulingan kekuasaan itu kemudian memicu pemberontakan massal yang ditanggapi oleh junta dengan tindak represi yang brutal.

Sejak terjadi kudeta, Suu Kyi, peraih anugerah Nobel Perdamaian pada 1991 telah dikurung lewat tahanan rumah, dan pertemuan dengan pengacaranya dan kehadiran di pengadilan merupakan satu-satunya penghubungnya dengan dunia luar.

Sesi Dengarkan Kesaksian

Pengacara Maung Zaw mengatakan bahwa persidangan di pengadilan pada Selasa merupakan sesi untuk mendengar kesaksian penuntutan yang menyatakan bahwa Suu Kyi telah melanggar aturan pembatasan virus korona selama pemilihan yang membuat partainya menang telak tahun lalu.

Bulan depan Suu Kyi juga akan menghadapi persidangan baru atas tuduhan korupsi dan dia juga telah didakwa melanggar undang-undang kerahasiaan era kolonial, meskipun tuntutan ini belum diajukan ke pengadilan.

Pemerintahan Myanmar yang dikuasai NLD digulingkan oleh militer karena dugaan kecurangan selama pelaksanaan pemilu 2020, di mana NLD mengalahkan partai politik yang bersekutu dengan para jenderal.

Sejak terjadi kudeta, sebuah kelompok pemantau lokal melaporkan bahwa pasukan keamanan junta telah membunuh lebih dari 1.100 warga sipil. Pihak junta membantah klaim itu dan menyatakan bahwa jumlah korban jauh lebih rendah.AFP/I-1