Aturan Pajak "E-Commerce" Moderat

JAKARTA - Pemerintah membidik potensi penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang prospek ke depan memiliki nilai transaksi besar. Meski demikian, aturan perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce direspons positif oleh sejumlah pihak karena dinilai cukup moderat.

Potensi bisnis melalui transaksi e-commerce ke depan diperkirakan cukup besar. Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) memperkirakan pada 2020 nilai transaksi e-commerce di Indonesia ditaksir mencapai 1.200 triliun.

Bahkan, tren nilai transaksi e-commerce terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan transaksi e-commerce pada 2016 mencapai 440 triliun rupiah, naik signifikan dibanding 2013 yang hanya 112 triliun rupiah.

Besarnya nilai transaksi e-commerce tersebut menjadi potensi penerimaan pajak bagi negara ke depan. Karenanya, pemerintah menerbitkan aturan perpajakan e-commerce yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kebijakan yang akan diimplementasi pada 1 April mendatang itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian dan keadilan bagi pelaku usaha.
Halaman Selanjutnya....