Aturan Impor Untungkan Importir

Dari temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Kemendag agar mengembangkan Portal Inatrade dan mengintegrasikan dengan portal milik instansi/ entitas lain yang menyediakan data dokumentasi hasil koordinasi dan data rekomendasi.

Beberapa poin utama temuan BPK tersebut ialah izin impor beras sebanyak 70.195 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku dan bernomor ganda. Lalu, impor beras kukus sebanyak 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari Kementan.

Dominasi Pasar

Penasihat ahli IHCS (indonesian human rights committee for social justice), Gunawan menambahkan temuan BPK ini mirip temuan ombudsman terkait impor beras. Ini menunjukkan lemahnya mengupayakan koordinasi mencerminkan ketidakpastian cara memperhitungkan cadangan pangan

"Pengabaian koordinasi nasional mencerminkan impor bahan pangan lebih melayani kepentingan pasar bebas internasional," tutupnya.
Halaman Selanjutnya....