Aturan Impor Untungkan Importir

Menurut Bhima, impor yang ugal-ugalan juga membuat ketahanan pangan rentan. Apa yang terjadi jika stok daging sapi impor berkurang, sementara produksi dalam negeri tak cukup. Ini mengancam kelangsungan ekonomi masyarakat.

Kerentanan kondisi ketahanan pangan RI bisa dilihat pada peringkat Indonesia dalam Global Food Security Index 2017 ada di peringkat 69 dari 113 Negara. Kondisi ini dinilai memalukan mengingat RI negara dengan sumber daya alam berlimpah, tetapi tidak sanggup memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya.

Kembali ke temuan BKP, bagi Bhima ditabraknya aneka peraturan impor sudah sangat keterlaluan. "Harusnya laporan BPK tadi bisa ditindaklanjuti kalau perlu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terindikasi ada kerugian skala besar bagi ekonomi nasional," ungkapnya.

Seperti diketahui, BPK mengungkapkan sejumlah temuan hasil pemeriksaan pengelolaan tata niaga impor pangan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, ada sembilan temuan pemeriksaan terhadap pengelolaan tata niaga impor pangan pada tahun anggaran 2015-semester I-2017.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan rapat terbatas, penetapan alokasi impor, penerbitan perizinan impor, pelaporan realisasi impor serta monitoring dan evaluasi impor untuk komoditas pangan berupa gula, beras, sapi, dan daging sapi, kedelai serta garam.
Halaman Selanjutnya....