ASN Terima Bansos, Menteri Tjahjo Sudah Minta BKN Koordinasi dengan Kemensos

"Seharusnya, ASN yang memang menerima bansos, walaupun tidak pernah mengajukan, harusnya menolak atau mengembalikan. Yang kami sayangkan, kalau ada pegawai yang menerima bansos dan tidak mengembalikan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Tjahjo juga menegaskan memang belum ada aturan spesifik bagi ASN dilarang menerima bansos. Tapi,pegawai ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap. Dapat gaji tetap dan tunjangan. Oleh karena itu, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

"Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai disebutkan bahwa penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial," kata Tjahjo.

Selain itu, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, juga diatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan memiliki kriteria masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

"Sementara terkait dengan sanksi atau hukuman yang diberikan, kiranya perlu terlebih dahulu diperiksa lebih dalam apakah pegawai ASN tersebut dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan atau memasukkan dirinya sebagai penerima bantuan sosial atau tidak," ujar mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.
Halaman Selanjutnya....