ASJBI Memperingatkan Ancaman Kecurangan dalam Pemilu 2024

Selain itu, Komite Pemilu Jurdil - ASJBI menyerukan agar pengawasan terhadap jaminan keamanan dalam pengelolaan data pemilih dan sistem elektronik untuk mencegah peretasan, manipulasi informasi, pencurian data, serta penyalahgunaan data suara.

"Melihat kecenderungan sikap tidak netral kekuasaan, KPU dan BAWASLU, harus memastikan pelaksanaan dan pengawasan utamanya ditujukan kepada Presiden, Mentri, Aparat keamanan, kepolisian, dan ASN agar bersikap netral, terkait pernyataan kontroversial Presiden yang jelas akan memihak dan berkampanye untuk Paslon capres-cawapres tertentu."

"Bawaslu harus bersikap tegas menerapkan UU Pemilu, khususnya terkait pernyataan presiden bahwa pejabat publik boleh berpolitik dan berkampanye. Bawaslu harus menegur presiden dan sejumlah menteri yang ikut berkampanye tanpa mengambil cuti atau mundur dari jabatannya. Jika teguran itu diabaikan, maka Bawaslu wajib mengambil tindakan hukum," ungkapnya.

"Jika bawaslu tidak mengambil tindakan atas pelanggaran aturan itu, maka kredibiltas Bawaslu sebagai wasit Pemilu yang adil dipertanyakan. Jika terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis dalam Pemilu 2024, maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk menghentikan proses Pemilu. Bawaslu perlu menyampaikan penyusunan UU Parpol dan Pemilu yang lebih aspiratif dan demokratis."

"Kami mengajak semua pihak dan mendesak kepada BAWASLU agar lebih pro-aktif untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi Indonesia. Dengan memastikan, suara rakyat dijaga, diamankan, dan dihitung secara benar," pungkasnya.