ASEAN Perlu Kumpulkan Dana Bersama untuk Berantas Illegal Fishing

Namun demikian, perlu dicatat bahwa cukup susah untuk memverifikasi perkiraan kerugian tersebut. Setiap negara mengadopsi metode yang berbeda untuk mengukur kerugian dari praktik perikanan ilegal. Belum lagi, mengingat potensi kerugian biasanya diukur berdasarkan pada ukuran tonase kapal dan potensi volume muatan. Sangat sulit untuk mengidentifikasi keseluruhan nilai kerugian pada setiap kapal ikan ilegal.

Sementara itu, setiap negara juga memiliki luasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), wilayah perairan laut tempat nelayan lokal bisa berlayar dan mencari ikan, yang beragam dan dengan perbedaan signifikan. Sebagai contoh, Indonesia dengan perairan paling luas di kawasan berpotensi menderita kerugian paling besar dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya.

Di luar implikasi ekonomi, praktik perikanan ilegal turut menyebabkan dampak sosial yang berat. Hal ini utamanya berasal rekrutmen ilegal yang menyasar para nelayan dari Asia Tenggara. Tanpa perlindungan, para pekerja kerap terjebak dalam berbagai macam bentuk penyiksaan. Dampak sosial - seperti beban psikologis terhadap awak kapal yang mengalami penyiksaan selama mereka berlayar - sangat sulit diukur dari perspektif keuangan.

Tak hanya itu, IUU fishing juga erat dengan kerusakan lingkungan dan polusi laut. Sebab, praktik dalam perikanan ilegal kerap melibatkan metode dan penangkapan ikan secara berlebih, yang turut menambah permasalahan yang harus diselesaikan ASEAN.

Tanpa mengetahui secara pasti dampak dari IUU fishing, baik dari segi biaya ekonomi maupun dampak nonekonomi, akan sulit untuk mencapai solusi praktis karena tidak adanya kesamaan indikator yang bisa digunakan untuk mengukur total kerugian.
Halaman Selanjutnya....