AS-Tiongkok Lanjutkan Pembicaraan Kebijakan Soal Pertahanan

WASHINGTON - Amerika Serikat dan Tiongkok melanjutkan perundingan koordinasi kebijakan pertahanan yang terhenti karena meningkatnya ketegangan antara kedua negara pada 2022, kata Pentagon, Selasa (9/1).

Selama pembicaraan dua hari yang dimulai pada Senin itu, para pejabat tingkat deputi pertahanan membahas berbagai isu mulai dari peningkatan komunikasi antar militer seperti yang telah disepakati oleh kedua presiden pada November tahun lalu, isu Taiwan, dan perang Rusia-Ukraina, menurut Departemen Pertahanan AS.

Pembicaraan di Pentagon menandai pertama kalinya perwakilan kedua belah pihak bertemu langsung berdasarkan kerangka kerja tersebut sejak Januari 2020, menurut seorang pejabat senior pertahanan AS.

Pertemuan tersebut terjadi menyusul kesepakatan antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada November 2023 di San Francisco untuk membuka kembali jalur komunikasi antar militer di beberapa tingkatan.

Meskipun ada banyak perselisihan, Amerika Serikat dan Tiongkok telah menyadari perlunya mencegah persaingan agar tidak berubah menjadi konflik langsung.

Komunikasi militer tingkat tinggi antara AS dan Tiongkok telah terhenti sejak Agustus 2022, ketika Beijing memutuskan saluran tersebut sebagai protes atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.

Dalam pertemuan kali ini, Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Tiongkok, Taiwan dan Mongolia, Michael Chase, yang memimpin delegasi AS, menyampaikan perlunya keselamatan operasional di kawasan Indo-Pasifik, menurut Pentagon.

Chase menegaskan kembalibahwa AS akan terus menjalankan haknya untuk berlayar, terbang, dan beroperasi di mana pun sesuai dengan hukum internasional.Ia juga menegaskan komitmen Washington terhadap sekutu-sekutunya di kawasan tersebut tetap kuat.

Mengenai Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya, Chase menegaskan kembali "kebijakan satu Tiongkok" yang sudah lama dianut Washington, yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan resmi.

Namun, dia juga menggarisbawahi bahwa perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sangat penting.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan bahwa Beijing telah mendesak AS untuk berhenti menjual senjata ke Taiwan dan menentang kemerdekaan pulau itu.

Dalam sebuah pernyataan singkat, kementerian tersebut meminta AS untuk mengurangi kehadiran militernya di Laut Tiongkok Selatan dan tidak melakukan tindakan provokatif di wilayah tersebut.