AS Serukan Tiongkok Menyesuaikan Klaim LTS dengan Hukum Internasional

Studi khusus ini lanjutnya, didasarkan pada analisis departemen pada 2014 tentang klaim maritim RRT di LTS. Sejak tahun 2014, RRT terus menegaskan klaim atas petak luas LautTiongkokSelatan, termasuk hak untuk menarik garis pangkal dan penutupan di perairan pedalaman dalam empat kelompok pulau yang tersebar secara geografis dan fitur maritim lainnya.

Singkatnya, penelitian ini secara sistematis meninjau klaim maritim RRT dan mendapati bahwa klaim tersebut tidak konsisten dengan berbagai ketentuan internasional, hukum internasional yang diakui secara universal sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Seperti yang dicatat Jung, atas nama menegakkan klaim maritimnya yang luas dan melanggar hukum di LautTiongkokSelatan, RRT mengganggu hak dan kebebasan, termasuk hak navigasi dan kebebasan yang dimiliki semua negara. Amerika Serikat dengan tegas menolak klaim yang melanggar hukum ini dan segala campur tangan semacam itu dan, sebagaimana tercermin dalam studi mendetail ini, menegaskan kembali bahwa RRT tidak menawarkan dasar hukum yang koheren untuk klaim maritimnya yang luas.

"Amerika Serikat menyerukan lagi kepada RRT untuk menyesuaikan klaim maritimnya dengan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut untuk mematuhi keputusan 12 Juli 2016 dari majelis arbitrase di arbitrase LautTiongkokSelatan dan untuk menghentikan keputusannya yang melanggar hukum dan kegiatan pemaksaan di LautTiongkokSelatan," ungkapnya.