AS Serukan Tiongkok Menyesuaikan Klaim LTS dengan Hukum Internasional

Pak menjelaskan, AS dan semua negara yang taat hukum memiliki kepentingan yang sama dalam pelestarian LTS yang bebas dan terbuka. Semua bangsa, terlepas dari kekuatan militer dan ekonomi, harus bebas menikmati hak dan kebebasan yang dijamin bagi mereka di bawah hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tanpa takut akan paksaan.

Tiongkokmendukung negara-negara penggugat di Asia Tenggara yang berusaha mempertahankan hak dan kepentingan kedaulatan mereka sesuai dengan hukum internasional.

Pejabat dari Biro Kelautan dan Urusan Lingkungan dan Ilmiah Internasional AS,Connie Arvis, mengatakan,sejak 1970 bironya telah bekerja erat dengan tim hukum Departemen Luar Negeri dan berbagai biro regional dalam mempersiapkan seri Limits in the Seas yang ekstensif.

Laporan sebelumnya telah mempelajari klaim maritim dan batas negara pesisir di seluruh dunia, termasuk misalnya Spanyol, Ekuador, Kiribati, Mauritius, Tanjung Verde, Norwegia, dan Honduras, serta Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia di wilayah yang dipermasalahkan hari ini.

"Saya merasa terhormat untuk membantu memberi tahu Anda hari ini tentang kesimpulan laporan terbaru kami, Nomor 150. Kajian Departemen Luar Negeri yang baru dirilis, Batasan Laut Nomor 150, dengan cermat dan tepat memeriksa klaim maritim luas RRT di Tiongkok Selatan Sea dan menyimpulkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional," paparArvis.
Halaman Selanjutnya....