APBN 2019 dan Ketahanan Ekonomi

Hal menarik lainnya untuk dikaji dari APBN 2019, konsistensi untuk memperkuat bantuan sosial. Penurunan kemiskinan di level satu digit membuktikan pentingnya bantuan sosial. Menurut pemaparan dalam nota keuangan RAPBN 2019, peningkatan kualitas SDM dan pengurangan kesenjangan dilakukan melalui penguatan perlindungan sosial, antara lain melalui peningkatan sinergi program-program bantuan sosial. penggunaan Basis Data Terpadu untuk ketepatan sasaran.

Selain itu, peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di antaranya melalui perluasan kepesertaan, peningkatan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian, peningkatan manfaat dan perbaikan penyaluran, penguatan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi program-program bantuan sosial.

Yang menarik lagi anggaran bantuan sosial program PKH naik dua kali menjadi 34,4 triliun rupiah dari 17 triliun (2018). Ini mengonfirmasi teori "political budget cycle" (PBC) di tahun politik ini. Artinya, penggunaan instrumen kebijakan fiskal guna memenangkan suara pemilih. Hal ini dibahas secara ilmiah dalam Rogoff dan Sibert (1988); Rogoff (1990); dan Alesina (1989), Brender, dkk (2005), Vergne (2009), Sjahrir (2013) serta Armada dan Falianty (2018).

Beberapa studi menyatakan, fenomena PBC semakin kuat terindikasi di negara-negara demokrasi baru dan berkembang. Menurut teori ini, petahana dapat menggunakan instrumen APBN atau APBD berupa pengalokasian belanja hibah dan bantuan sosial guna meningkatkan probabilitasnya untuk dapat terpilih kembali. Pola ini cenderung meningkat menjelang pemilu. Ini sah-sah dan lumrah saja penggunaan instrumen fiskal. Yang penting, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak berbahaya bagi kelanjutan fiskal. Pemerintah pun menyatakan tetap hati-hati karena defisit fiskal dibuat di bawah 2 persen, menurun dari sebelumnya.

Terlepas ada tidaknya unsur politis, kenaikan bansos, seharusnya dapat lebih menekan kemiskinan dan diharapakan menjadi bemper lapisan bawah menghadapi tekanan perekonomian global. Kenaikan bansos diharapkan juga tetap dapat menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab perekonomian masih mengandalkan konsumsi dalam PDB. Selain itu, diharapkan terdapat program struktural yang lebih kuat dan berdimensi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas penduduk miskin, bukan hanya bantuan tunai jangka pendek.
Halaman Selanjutnya....