Angin Segar untuk Pegawai Honorer

Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini dirancang untuk memudahkan pemilik talenta terbaik bangsa yang ingin berperan dalam birokrasi, tanpa terkendala batasan usia.

Bagi pemerintah, manajemen PPPK merupakan solusi bagi persoalan tenaga honorer berbasis seleksi. Apalagi, seleksi ini mengedepankan sistem merit. Seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen aparatur sipil negara.

Sekarang rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apa pun sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, tenaga honorer untuk tenaga pendidik saja terhitung saat ini sebanyak 725.835 orang.

Kita berharap, pemerintah bisa memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer. Rekrutmen PPPK juga harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.

Lebih dari itu, kebijakan PPPK bukan satu-satunya cara untuk menanggulangi masih adanya tenaga honorer. Pemerintah mesti punya cara lain terhadap honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun. Jangan takut-takuti tenaga honorer dengan proses pengangkatan melalui sistem tes.
Halaman Selanjutnya....