Anggota Kunci Asean Tolak Hadiri Pertemuan dengan Junta

BANGKOK - Pemerintah sementara Thailand pada Minggu (18/6) menerima kunjungan menteri luar negeri junta yang berkuasa di Myanmar untuk pembicaraan damai regional informal, sementara rekan-rekan utama Asia tenggara menjauh dari pertemuan yang menuai kritik tajam itu.

Sejauh ini hanya Kamboja yang secara resmi mengkonfirmasi niatnya untuk menghadiri pembicaraan tersebut.

Para jenderal Myanmar telah dilarang selama hampir dua tahun dari pertemuan tingkat senior Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) karena gagal menghormati kesepakatan untuk memulai pembicaraan dengan oposisi yang terkait dengan pemerintah sipil yang digulingkan yang dipimpin oleh peraih Nobel, Aung San Suu Kyi, yang sekarang dipenjara.

Tetapi Thailand, yang perdana menterinya, Prayut Chan-Ocha, sendiri pertama kali mengambil alih kekuasaan dalam kudeta militer, mengundang menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe, ke pembicaraan bersama dengan menteri luar negeri lainnya di blok beranggotakan 10 negara itu, ungkap dua narasumber yang mengetahui pertemuan itu.

Juru bicara junta Myanmar sendiri pada Minggu tidak dapat dihubungi untuk memberikan konfirmasi terkait hal ini.

Kementerian Luar Negeri Thailand pun bungkam tentang siapa yang menghadiri pertemuan dua hari di kota resor Pattaya, di mana Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai mengirim surat undangan hanya empat hari sebelum dimulai.

Menlu Don mengatakan kepada outlet berita lokal Matichon pada Minggu bahwa inisiatif tidak resmi dimaksudkan untuk melengkapi, bukan menggantikan, upaya yang dipimpin Asean dan anggota bebas untuk hadir atau tidak.

"Situasi saat ini telah banyak berubah. Sekarang ada lebih banyak pertempuran di Myanmar," kata Menlu Don. "Myanmar juga memiliki peta jalan menuju pemilu... Hal-hal ini memberi kita kebutuhan untuk melanjutkan interaksi kami dengan Myanmar," imbuh dia.

Myanmar telah diguncang oleh kekerasan sejak kudeta 1 Februari 2021, dengan militer berjuang di berbagai front untuk mencoba menghancurkan gerakan perlawanan pro-demokrasi bersenjata yang dibentuk sebagai tanggapan atas tindakan keras tersebut.

Junta mengatakan sedang memerangi teroris yang bertujuan untuk menghancurkan negara.

Inisiatif Rahasia

Kritik terhadap inisiatif Thailand menyatakan langkah itu berisiko melegitimasi pemerintah militer Myanmar dan tidak pantas karena berada di luar inisiatif resmi perdamaian Asean, yang dikenal sebagai "konsensus lima poin".

Yang lain mempertanyakan mengapa Thailand menyerukan pembicaraan sekarang, padahal diperkirakan akan memiliki pemerintahan baru pada Agustus setelah koalisi pro-militer dikalahkan habis-habisan dalam pemilu 16 Mei oleh partai-partai progresif dan populis.

"Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, akan menghadiri pertemuan itu," kata pemerintah Kamboja dalam sebuah pernyataan pada Jumat (16/6) pekan lalu.

Anggota Asean lainnya telah menolak undangan Thailand, termasuk ketua Asean tahun 2023, yaitu Indonesia serta Singapura.

Pada Jumat lalu, Menlu Singapura, Vivian Balakrishnan, mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta di tingkat puncak atau bahkan di tingkat menteri luar negeri.

Sementara sekretaris menteri luar negeri Thailand, Nantiwat Samart, pada Minggu membela inisiatif pembicaraan dengan junta Myanmar. "Myanmar tidak boleh sepenuhnya diisolasi atau dipisahkan dari Asean," ucap dia.

Pemerintah Malaysia dan Vietnam mengatakan menteri luar negeri mereka tidak akan hadir karena komitmen sebelumnya. Filipina, yang tidak menjawab pertanyaan selama akhir pekan, terlihat tegas berada di kubu yang mengisolasi para jenderal Myanmar.ST/And