Anggota DPR Tolak Gagasan Peleburan Batan ke BRIN

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto secara tegas menolak gagasan peleburan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang baru saja dibentuk pemerintah karena dapat menghambat kegiatan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia.

"Saya terus terang menolak gagasan itu. Kami ingin Batan mempunyai fungsi penyelenggaraan ke tenaga nuklir, sehingga Batan harus menjadi lembaga yang mandiri seperti sekarang ini," kata Mulyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (21/5).

Anggota Fraksi PKS ini menjelaskan perkembangan nuklir erat kaitannya dengan kondisi sosial dan politik suatu bangsa. Di Indonesia, teknologi nuklir bukan sekedar untuk kepentingan riset, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas, seperti energi hingga agrikultur.

Merujuk amanat konsideran Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran disebutkan ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan banyak orang, sehingga harus dikuasai oleh negara yang pemanfaatannya bagi pembangunan nasional.

"Ketenaganukliran bukanlah wilayah privat tapi dia wilayah publik sehingga penanganan negara sangat khusus," kata Mulyono.
Halaman Selanjutnya....