Anggaran Kesehatan Masih Rendah

JAKARTA - Wacana penghapusan wajib anggaran atau mandatory spending dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dikhawatirkan dapat berdampak kepada target pembangunan Indonesia. Sebab, di negara maju, rasio anggaran kesehatan terhadap produk domestik bruto (PDB) di atas 10 persen.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja kembali masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas sehingga membutuhkan anggaran kesehatan sekitar 5,22 persen terhadap PDB. Saat ini, anggaran kesehatan Indonesia baru mencapai 2,98 persen PDB.

"Yang dikhawatirkan anggaran kesehatan kita jadi tidak memiliki acuan, karena dengan mandatory spending anggaran kesehatan kita masih cukup rendah dibanding negara lain. Ini yang menjadi tantangan dan berimplikasi apakah target pembangunan bisa tercapai," ujar Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, dalam Diskusi Publik bertajuk "Menakar Penghapusan Mandatory Spending RUU Kesehatan", yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (4/7).

Mengacu ke berbagai negara, sebagian negara di dunia telah memiliki anggaran kesehatan yang jauh lebih tinggi dari Indonesia pada saat menerapkan kebijakan wajib anggaran kesehatan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk negara maju, rasio anggaran kesehatan terhadap PDB tercatat lebih besar lagi, yakni Amerika Serikat (AS) yang mencapai 16,66 persen, Jepang 10,7 persen, dan Inggris 10,01 persen.

Di kawasan Asean, anggaran kesehatan Malaysia tercatat mencapai 3,7 persen PDB, Singapura 4,15 persen PDB, Thailand 3,8 persen PDB, dan Filipina 4,12 persen PDB. Kondisi tersebut, kata dia, turut terjadi pada negara-negara yang memiliki kesamaan karakter dengan Indonesia seperti Tiongkok sebesar 4,95 persen PDB dan India 3,27 persen PDB.
Halaman Selanjutnya....