Anggaran Kesehatan Harus Teralokasi dengan Baik

Ia berharap dengan tambahan anggara ini, pemerintah bisa mengatasi pandemi dan memitigasi risiko lebih dalam.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers secara daring, Jumat (2/7), mengatakan bahwa tambahan anggaran dari pemerintah untuk penanganan kesehatan menjadi 185,98 triliun rupiah merupakan bentuk dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap PPKM Darurat.

"Penanganan kesehatan adalah prioritas tertinggi di dalam PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), sebesar 172,84 triliun rupiah. Sekarang dengan perkembangan yang terjadi baik di bidang vaksinasi therapeutic maupun diagnostik, kebutuhan penanganan kesehatan naik lagi menjadi 185,98 triliun rupiah," katanya.

Rinciannya, alokasi untuk vaksinasi sebesar 58 triliun rupiah, kemudian pengobatan atau therapeutic 59,1 triliun rupiah yang terdiri dari klaim pasien 40 triliun rupiah, insentif tenaga ksehatan pusat 7,3 triliun rupiah, dan melalui tunjangan kinerja daerah (TKD) delapan triliun rupiah, lalu insentif perpajakan kesehatan 20,85 triliun rupiah.

Kemudian, diagnostik untuk testing dan tracing 4,08 triliun rupiah, penanganan kesehatan lainnya di daerah sebanyak 35,4 triliun rupiah, dan anggaran untuk lainnya, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), komunikasi, hingga iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) sebanyak 8,49 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....