Ampun, Proyek Padat Karya Jalan Desa Ternyata Sarang Korupsi

YOGYAKARTA - Staf Ahli Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral), Bambang Hudayana, mengatakan pembangunan jalan desamelaluiproyek padat karya tidak berdampak pada peningkatan penghidupan berkelanjutan di desa.

Proyektersebutsarat dengan praktik korupsi dan aksi politik bantuan dan transaksional.Bahkan, proyek pembangunan jalan tidak menuntaskan masalah keterbatasan akses orang desa pada pasar, pelayanan pendidikan, kesehatan dan saprodi.

"Ketika jalan desa dibangun, diperkeras dan diaspal, pajak tanah naik sehingga petani dan penduduk lokal menjerit. Dampak lanjutan yang muncul adalah ketika jalan desa dibangun, tanah diincar pendatang sehingga penduduk lokal tergeser," kata Bambang Hudayana dalam rilis pers webinar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang bertajuk Masalah dan Inovasi Pembangunan Jalan Desa, Kamis (12/8).

Menurutnya, sebagian besar di daerahjalan desa yang dibangun umumnya menggunakandana swadaya dan gotong-royong, namun yang terjadikemudian diakuisisisebagai jalan kabupaten sehingga seolah tidak terdapat pengakuan atas peran dan kekayaan desa.

Bambang menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa belum maksimal dan cenderung menjadi beban desa dan masyarakatnya daripada sebagai solusi dalam hal konektivitas.Oleh karena itu, perlupengembangan berbagai praktik baik pembangunan jalan desa sebagai kerja kolaboratif pemerintah, desa, CSO, CSR dan masyarakat desa.
Halaman Selanjutnya....