Ambisi Merkel

Kanselir Jerman Angela Merkel sedang menghadapi krisis politik terbesar dalam kariernya. Upaya untuk memimpin Jerman keempat kalinya berturut-turut menemui jalan terjal. Sejak memenangkan pemilu 24 September lalu, hingga kini Merkel gagal menjalin koalisi dan belum berhasil membentuk pemerintahan baru.

Kegagalan perundingan pembentukan pemerintahan koalisi ini belum pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah Jerman pascaperang. Bagi dunia, kegagalan Merkel ini sama mengejutkannya dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat atau hasil referendum Inggris yang keluar dari UE. Inilah momen ketika reputasi negara yang dibangun bertahun-tahun, tercampakkan.

Kegagalan membentuk pemerintahan membuka peluang digelarnya pemilu baru. Tetapi peluang Merkel, yang menjadi ikon nilai demokrasi barat itu, masih terbuka menjadi kanselir berikutnya. Kegagalannya ini bisa menggoyang politik dalam negeri negara yang menjadi jangkar stabilitas ekonomi dan politik Eropa tersebut.

Merkel, yang berasal dari Partai Demokrat Kristen atau Christian Democratic Union (CDU) gagal berkompromi dengan Green dan Free Democratic Party (FPD). FPD dikenal sebagai partai probisnis. Sedangkan Green memiliki agenda pembangunan berbasis lingkungan.

Krisis politik di Jerman ini mulai terjadi sekitar tujuh pekan lalu saat partai sayap kanan, Alternative for Germany atau AfD berhasil masuk parlemen. Politik Jerman, yang biasanya stabil dan jauh dari perdebatan panjang, berubah dengan kehadiran AfD, yang memiliki agenda nasionalisme menonjol dibanding partai-partai lain.

Blok konservatif Merkel memang melemah, namun suara mereka masih lebih besar dibandingkan partai sayap kanan. Hasil pemilu September lalu bisa dianggap yang terburuk dialami oleh CDU sejak Perang Dunia II.

Isu imigran yang masuk ke Jerman, menjadi senjata bagi AfD untuk menyerang. Sehingga 8,5 persen suara CDU hilang dalam pemilu dan beralih ke sayap kanan. Bahkan tantangan muncul dari Partai Bavarian atau Christian Social Union (CSU), yang selama ini menjadi rekan CDU. Mereka menyuarakan perubahan agar pemerintah berpihak lebih ke sayap kanan. Dengan agenda anti-Islam dan xenofobia, AfD berhasil meraih 13 persen suara di parlemen. Merkel sulit berkoalisi dengan AfD.

Merkel juga sudah mencoba bernegosiasi dengan Social Democratic Party (SDP), tapi kandas. Maka, dia memilih 'Koalisi Jamaika' dengan Partai Kebebasan Demokratik atau Free Democratic Party (FPD) dan Partai Hijau. Itu pun kandas.

Publik berharap pemerintahan baru segera terbentuk tepat waktu. Karena itu pemilu baru tampaknya memang harus segera digelar di Jerman. Publik Jerman berharap pemimpin partai bisa belajar dari interaksi yang mereka lakukan selama beberapa pekan terakhir setelah Merkel gagal membentuk pemerintahan koalisi baru.

Meski Merkel kembali berpeluang menang, minat partai tampaknya sangat kecil mengikuti pemilu ulang. Partai konservatif khawatir AfG akan menang lebih banyak suara. September lalu, partai ini mampu mengantongi 13 persen suara Parlemen.

Kondisi politik domestik di Jerman ini akan memengaruhi Zona Euro, mengingat Jerman negara dengan ekonomi terbesar. Selain Zona Euro, kepemimpinan Jerman akan mempengaruhi kebijakan Uni Eropa atas Russia dan Turki. Selama ini, Merkel menggunakan kekuatannya untuk menjembatani kompromi soal Yunani, serta menegakkan sanksi Uni Eropa atas Russia karena mendukung separatis Ukraina timur.

Publik Jerman mengkritik Merkel yang seharusnya bisa memimpin partai-partai calon koalisi dengan menjelaskan sejak awal target kebijakan pemerintahan yang ingin dikerjakan mendatang. Lalu partai-partai mempelajarinya selama sepekan dan memberikan sinyal apakah bisa mencapai kesepakatan atau tidak.

Publik Jerman juga mengkritik Merkel, yang menurut dia terkesan hanya ingin berkuasa menjadi kanselir. Dari awal kanselir seharusnya memahami tidak sedang bernegosiasi dengan empat tim arah yang sama. Tapi ternyata empat tim punya arah sendiri-sendiri.