Aktivitas Tambang Ilegal Harus Segera Ditangani
Sektor Pertambangan I Pemerintah Didesak Bentuk Satgas Tangani Akvitas Tambang Ilegal
Foto: antaraDi sejumlah daerah, aktivitas tambang ilegal masih marak sehingga berisiko memicu konflik horisontal dan merugikan pendapatan negara.
JAKARTA – Pemerintah didesak segera membuat Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani aktivitas tambang ilegal yang menjamur di banyak daerah. Kasus penembakan oleh sesama polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, menggambarkan banyaknya kepentingan di tambang ilegal, bahkan termasuk aparat sendiri.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penambangan Ilegal.
“Ketika Satgas Penanganan Penambangan Ilegal ini dibentuk, pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian ESDM, Polri, KPK dan Kejagung mesti berkolaborasi dengan satu tujuan yakni mengatasi penambangan ilegal," ucap Abdullah dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (27/11).
Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan sepanjang 2022 kerugian negara dari tambang ilegal atau penambangan ilegal tanpa izin (PETI) sekitar 3,5 triliun rupiah. Bahkan, tren kerugian dari aktivitas penambangan ilegal ini selalu meningkat setiap tahunnya.
Selain kerugian negara, Abdullah mengungkap banyaknya aparatur pemerintah seperti aparat keamanan dan birokrat yang menjadi pelindung dari praktik penambangan ilegal ini. Meskipun tak sedikit juga dari mereka menindak tegas penambangan ilegal walaupun harus berhadapan dengan rekannya sendiri.
Lebih lanjut, legislator PKB dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah (Jateng) VI ini pun menekankan kerusakan alam dari tambang ilegal dan konflik horizontal masyarakat secara perlahan, tapi pasti menggerus ketahanan nasional. Menurutnya, sudah banyak peristiwa longsor, banjir, konflik antarmasyarakat yang semuanya menimbulkan korban nyawa dan kerugian materi tak sedikit.
“Terakhir yang perlu digaris bawahi juga adalah ketika Satgas Penanganan Penambangan Ilegal ini dibentuk, pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian ESDM, Polri, KPK dan Kejagung mesti berkolaborasi dengan satu tujuan yakni mengatasi penambangan ilegal, jangan ada ego sektoral, yang ada hanya visi Presiden Prabowo,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari ditembak oleh rekannya Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Solok Selatan. Dadang Iskandar diduga karena pelaku melindungi praktik tambang ilegal. Dadang merasa terganggu dengan dibongkarnya penambangan ilegal oleh korban.
Tak Bayar Pajak
Tak hanya di Sumatera Barat, aktivitas tambang ilegal ini juga menjamur di daerah lain termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Terbaru Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan salah satu fokus utama memantau penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang semakin meresahkan.
Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan bahwa tambang ilegal, terutama tambang emas di NTB, telah menimbulkan kerugian besar bagi negara dan harus segera ditangani.
“Yang menjadi sorotan kami adalah penegakan hukum terhadap tambang-tambang ilegal. Bahkan, KPK sudah turun dan memberikan pernyataan terkait tambang ilegal, khususnya tambang emas di NTB,” kata Martin usai Kunjungan Kerja Spesifik di Mapolda NTB, Kota Mataram, Senin (25/11/).
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Bos Stellantis Carlos Tavares Tiba-tiba Mengundurkan Diri
- 2 KPK Perkuat Kerja Sama Pemberantasan Korupsi dalam Forum ASEAN-PAC di Bali
- 3 Sustainability Report Pertamina NRE Raih Penghargaan Gold Rating di Ajang ASRRAT 2024
- 4 Banggar DPR: Kenaikan PPN 12 Persen Tunggu Keputusan Presiden
- 5 Inflasi November Naik, Bawang Merah dan Tomat Pemicunya
Berita Terkini
- Anak Sering Alami Alergi Dingin? Ini Gejala dan Cara Pengobatan yang Tepat Menurut IDI Kabupaten Kebumen
- Bulog Jamin Akses Pangan Berkualitas Bagi Kaum Disabilitas
- Mengenal Aerophobia, Ini Solusi Pengobatan bagi Penderitanya Menurut IDI Kabupaten Karanganyar
- Tingkatkan Kualitas Kebijakan, Menteri Hukum Tekankan Pentingnya Peran Badan Strategi Kebijakan Hukum
- Sentimen Eksternal Dominan, 4 Desember 2024