Aktivitas Tambang Ditengarai Jadi Penyebab Bencana Sukabumi

JAKARTA – Aktivitas pertambangan dianggap sebagai salah satu pemicu bencana yang melanda Sukabumi, Jawa Barat. Ironisnya, tambang yang beroperasi tak mengantongi izin alias ilegal yang pajaknya tak masuk ke kas negara.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta pemerintah mengambil langkah tegas melindungi lingkungan, menyusul meluasnya bencana longsor dan banjir bandang yang melanda Sukabumi. Cucun menilai kerusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal menjadi salah satu penyebab utama bencana yang menewaskan sejumlah warga dan menghancurkan infrastruktur.

“Tambang ilegal ini sudah merusak lingkungan secara masif. Ini pelajaran besar bagi kita semua bahwa reformasi pengelolaan lingkungan harus dilakukan sekarang juga,” tegas Cucun dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (8/12).

Cucun, yang pekan lalu meninjau lokasi bencana longsor dan banjir di Sukabumi, menambahkan langkah ini tidak hanya penting untuk melindungi masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan hingga 2023, terdapat lebih dari 2.700 titik tambang ilegal yang tersebar di seluruh wilayah.

Laporan Greenpeace pada 2023 menunjukkan sekitar 60 persen sungai di Indonesia tercemar oleh limbah pertambangan, baik itu legal maupun ilegal. Sementara itu, Kementerian Keuangan memperkirakan negara kehilangan potensi pendapatan sekitar 23 triliun rupiah per tahun akibat tambang ilegal.

Saat ini, Sukabumi dilanda bencana hidrometeorologi berupa longsor dan banjir yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengancam keselamatan warga. Bencana tersebut menjadi perhatian serius karena dampaknya kerugian meluas.

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menilai selain cuaca ekstrem, kerusakan ekosistem di daerah hulu juga menjadi penyebab utama terjadinya bencana tersebut. Slamet menyatakan banyak kawasan hutan di daerah hulu yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga lingkungan, kini telah gundul dan terlantar.

Slamet, yang merupakan legislator Dapil Jawa Barat IV, juga menyoroti peran perusahaan negara dalam kerusakan lingkungan, terutama terkait dengan lahan hak guna usaha (HGU) yang tidak terkelola dengan baik. Karena itu, dia mendesak pemerintah segera mengambil kebijakan guna mengembalikan fungsi kawasan hutan di daerah hulu.

“Berbagai lahan HGU termasuk milik perusahaan negara seperti PTPN yang dulu produktif sebagai kebun karet atau tanaman keras lainnya kini berubah fungsi atau dibiarkan tidak terawat. Karena itu, saya mendesak pemerintah untuk mengambil langkah serius mengembalikan fungsi kawasan hutan di daerah hulu melalui reboisasi dan penertiban penggunaan lahan,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Slamet juga menekankan pentingnya menjaga wilayah hulu agar tidak mengalami degradasi lebih lanjut, karena hal tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat yang tinggal di hilir.

Hentikan Pertambangan

Sementara itu, Dosen Teologi Moral Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, Frumensius Gions OFM, mendesak pemerintah menghentikan semua aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal. Sebab, dampak kerusakan ekologinya sangatlah dahsyat.

Dia menegaskan pemerintah perlu mengurangi kebergantungan terhadap aktivitas industri ekstratif, khususnya pertambangan. Kepedulian negara terhadap lingkungan, lanjutnya, perlu dinyatakan dengan menghentikan izin dan aktivitas bisnis pertambangan.

"Pemerintah perlu membawa negara ini ke masa depan dengan konsen ke bisnis-bisnis yang lebih sustainable dari sisi lingkungan, tidak merusak alam," tandas Frumensius.