ADB Berharap Tata Kelola BUMN Ditingkatkan

JAKARTA - Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) berharap tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa lebih ditingkatkan. Perlunya meningkatkan pengelolaan itu karena selama ini tata kelola BUMN kadang mengalami fragmentasi karena banyak pihak yang memberi pengawasan yang bertentangan.

Senior Public Management Specialist ADB, Yurendra Basnett, dalam "Virtual Webinar Indonesia Development Talk" yang dipantau di Jakarta, Selasa (21/2), mengatakan perusahaan BUMN tidak hanya dikelola oleh Kementerian BUMN, tetapi beberapa kementerian, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian terkait lainnya turut mengawasi atau bertanggung jawab untuk perusahaan pelat merah tersebut.

"Beberapa kementerian ini terkadang memiliki tujuan yang berbeda untuk sebuah BUMN sehingga mengakibatkan fragmentasi tata kelola BUMN dengan banyak aktor yang sering kali memberikan pengawasan yang bertentangan," papar Yurendra.

Untuk meningkatkan tata kelola itu, Yurendra menyampaikan tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, menyelaraskan standar tata kelola BUMN dengan praktik terbaik agar lebih fokus. BUMN juga harus diperkuat oleh sumber daya yang punya keterampilan dan kompetensi andal untuk memimpin perusahaan.

Langkah kedua, kata Yurendra, melalui adopsi pendekatan yang berbeda untuk mengelola BUMN komersial dan BUMN yang menyediakan layanan publik yang kritis. Sebab, beberapa BUMN tidak berorientasi kepada keuntungan atau bahkan terdapat BUMN yang harus menanggung beban keuangan lebih besar karena beberapa tujuan sosial.
Halaman Selanjutnya....