5 Negara Anggota Tetap DK Setuju Pemerintah Taliban yang Inklusif

NEW YORK - Lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (22/9) sama-sama sepakat untuk menekan Taliban agar membentuk pemerintahan yang inklusif setelah kelompok pemberontak itu menguasai Afghanistan.

Sebelumnya hanya dua negara anggota DK PBB yaitu Tiongkok dan Russia yang mau menjalin hubungan dengan kelompok itu, namun tak ada negara yang mau mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.

"Semua negara kekuatan dunia di DK PBB menginginkan Afghanistan yang damai dan stabil di mana bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan tanpa masalah dan tanpa diskriminasi," kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, usai pertemuan DK PBB yang membahas masalah Afghanistan.

"Negara-negara tersebut ingin agar Afghanistan jadi negara di mana hak-hak perempuan dan anak perempuan dihormati, Afghanistan yang bukan tempat perlindungan bagi terorisme, Afghanistan dengan pemerintah inklusif yang mewakili semua bagian dari populasi," imbuh Guterres.

Seorang pejabat AS yang ikut serta menggambarkan pertemuan itu amat konstruktif dan fokus termasuk harapan agar Taliban menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan. "Saya kira tidak ada negara yang puas dengan komposisi pemerintahan sementara ini, termasuk Tiongkok," kata pejabat itu.
Halaman Selanjutnya....