Perjanjian Dagang Buka Peluang Ekspor, UMKM Jangan Cuma Jadi Penonton

Senin, 23 Nov 2026, 01:00 WIB

Pemerintah didorong memperkuat sertifikasi, pembiayaan, logistik, dan agregator guna meningkatkan daya saing UMKM dalam memenuhi standar ekspor.

Jakarta - Diplomasi ekonomi Indonesia dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan perjanjian dagang Uni Eropa harus diarahkan untuk memperluas akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, peluang itu belum menjamin UMKM mampu menembus pasar jika hambatan standar, sertifikasi, pembiayaan, dan logistik belum teratasi.

Ket. Foto: Yusuf Rendy Manilet Ekonom CORE Indonesia - Kuncinya terletak pada hilirisasi. Tanpa pengolahan lebih lanjut, kenaikan ekspor belum tentu menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal bagi UMKM. — Sumber: antara

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan perluasan pasar UMKM dapat dilakukan melalui penyelarasan standar dan penyederhanaan prosedur perdagangan.

Dalam hubungan Indonesia-Tiongkok, penjajakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dinilai dapat membuka akses pasar.

UMKM masih menghadapi hambatan teknis, seperti karantina, kepabeanan, standar, sertifikasi, dan ketertelusuran. Pengalaman ekspor sarang burung walet yang sempat tertahan di bea cukai Tiongkok menunjukkan pentingnya pemenuhan aturan negara tujuan.

Indonesia menyumbang sekitar 80 persen produksi sarang burung walet dunia. Ekspor ke Tiongkok pada semester I 2026 mencapai 172,15 juta dollar AS. Yusuf juga melihat potensi ekspor durian beku, manggis, buah naga, kopi spesialti, rempah, olahan kelapa, serta kepiting.

Pasar Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Australia juga potensial bagi kopi dan kakao olahan, makanan halal, hasil laut, kerajinan, serta furnitur. Namun, peluang itu membutuhkan produksi dan mutu konsisten serta pemenuhan standar.

“Kuncinya terletak pada hilirisasi. Tanpa pengolahan lebih lanjut, kenaikan ekspor belum tentu menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal bagi UMKM,” kata Yusuf, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta.

Yusuf mendorong pendampingan sertifikasi, registrasi fasilitas, ketertelusuran, pembiayaan ekspor, konsolidasi logistik, dan penguatan agregator agar UMKM mampu memenuhi volume, mutu, serta jadwal pengiriman.

Daya Saing Produk

Peluang serupa muncul melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA), yang ditandatangani di Brussels, Belgia, pada Sabtu (21/11), bersama Perjanjian Perlindungan Investasi (IPA). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kesepakatan membuka akses produk Indonesia, termasuk UMKM, ke Eropa.

“Peluang bagi UMKM terbuka luas,” kata Airlangga.

Sebanyak 90,4 persen pos tarif produk Indonesia akan langsung mendapat bea masuk nol persen saat IEU-CEPA diterapkan. Sementara, 8,37 persen lainnya akan diturunkan bertahap dalam tiga hingga 15 tahun atau melalui kuota tarif (tariff rate quota/TRQ).

Produk potensial meliputi sawit, garmen, alas kaki, kopi, kakao, karet, furnitur, komponen otomotif, dan perikanan.

Meski begitu, akses tarif belum otomatis menjadikan UMKM eksportir. Produk tetap harus memenuhi standar, mutu, dan distribusi. Fasilitas perdagangan juga membuka akses produk Uni Eropa ke Indonesia, sehingga pelaku lokal harus meningkatkan daya saing.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai IEU-CEPA berpotensi memperluas peran UMKM dalam rantai pasok ekspor. Ia mengusulkan insentif fiskal bagi eksportir besar yang melibatkan UMKM sebagai pemasok.

“Perlu insentif fiskal bagi pelaku besar untuk melibatkan UMKM dalam supply chain mereka,” kata Wijayanto di Jakarta.

Wijayanto menekankan kualitas dan efisiensi produksi. Sebagian produk Uni Eropa, menurutnya, bersaing dengan barang impor negara lain sehingga berpotensi memberi ruang bagi produk Indonesia.

IEU-CEPA ditargetkan diterapkan sementara pada awal 2027 dan mulai berlaku 1 Januari 2027 setelah prosedur domestik selesai.

Manfaat perjanjian harus diukur dari akses pasar nyata, nilai tambah, dan keterlibatan UMKM, bukan hanya penurunan tarif. Tanpa pendampingan dan insentif, peluang berisiko lebih banyak dinikmati eksportir besar, sementara UMKM tertinggal.

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Eko S, Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.