Jerman dan Austria Dorong TikTok Beralih ke Pemilik Eropa

Senin, 23 Nov 2026, 01:00 WIB

Jakarta - Jerman dan Austria mengusulkan pengambilalihan operasional bisnis TikTok di Eropa oleh investor kawasan tersebut sebagai upaya memperkuat kedaulatan digital, keamanan data, dan mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan teknologi asing.

Usulan tersebut mengikuti langkah yang dijalankan Amerika Serikat (AS) dalam mendorong pengaturan kepemilikan bisnis TikTok. Pemerintah Jerman bahkan mengklaim telah memperoleh investor yang bersedia mengucurkan dana hingga 25 miliar euro atau sekitar 504,5 triliun rupiah untuk mendukung rencana tersebut.

Ket. Foto: Jerman dan Austria mengusulkan pengambilalihan operasional bisnis TikTok di Eropa — Sumber: afp

Menurut laporan Politico yang dikutip Engadget pada Jumat (20/11), Menteri Kebudayaan Jerman Wolfram Weimer mengatakan inisiatif itu melibatkan investor dari sejumlah negara Eropa.

"Ini adalah inisiatif pan-Eropa dan kami pikir mereka mampu menginvestasikan sekitar 25 miliar euro dalam bisnis semacam itu," kata Weimer kepada Politico.

Weimer menyebut TikTok di Eropa seharusnya terbuka terhadap penjualan 75 persen hingga 80 persen sahamnya. Menurut dia, investor dari lima negara telah menyatakan ketertarikan terhadap kesepakatan tersebut.

Namun, ByteDance selaku pemilik TikTok tampaknya tidak tertarik dengan gagasan itu. Seorang juru bicara perusahaan bahkan menyebut usulan tersebut sebagai "omong kosong".

Jerman dan Austria sebelumnya juga mengusulkan pembentukan "struktur kepemilikan Eropa" untuk mengendalikan platform video pendek tersebut. Kedua negara menilai TikTok berpotensi mengancam keamanan dan menghambat upaya Eropa mempertahankan kedaulatan digital.

Proposal itu disampaikan Komisioner Pemerintah Federal Jerman untuk Kebudayaan dan Media Wolfram Weimer serta Sekretaris Negara Austria bidang Digitalisasi Alexander Proll dalam pernyataan bersama pada Rabu (18/11).

"Dengan membentuk struktur kepemilikan Eropa dalam operasional TikTok dan menempatkan teknologi inti platform tersebut di bawah kendali Eropa, kita akan mengambil langkah signifikan menuju kedaulatan digital Eropa yang sejati," demikian isi pernyataan bersama tersebut.

Kedua pejabat itu menyatakan usulan tersebut didasarkan pada tanggung jawab untuk menjaga kesehatan mental anak-anak, sekaligus memastikan pengawasan terhadap saluran komunikasi dan proses demokratis dalam pembentukan opini publik.

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Antara, Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.