Kabar Baik bagi Pekerja! UMP Maluku 2027 Resmi Naik 7,5 Persen, Segini Besarannya

Senin, 23 Nov 2026, 00:09 WIB

AMBON – Kabar baik datang bagi para pekerja di Provinsi Maluku. Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku tahun 2027 resmi mengalami kenaikan sebesar 7,5 persen. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para buruh dan pekerja di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.584.844 atau naik 7,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.334.490.

Ket. Foto: Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan besaran UMP Maluku per 1 Januari 2027 sebesar Rp3.584.844 atau naik 7,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. — Sumber: Antara foto

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Minggu, mengatakan kenaikan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 4443 Tahun 2026 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

"Pemerintah Provinsi Maluku resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Maluku tahun 2027 sebesar Rp3.584.844 atau naik Rp250.354 dari tahun 2026," kata Lewerissa.

Ia menjelaskan, kenaikan sebesar Rp250.354 tersebut merupakan penyesuaian upah minimum untuk memberikan ruang peningkatan kesejahteraan pekerja di Maluku.

UMP menjadi batas upah minimum yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Karena itu, seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Maluku wajib menyesuaikan pembayaran upah berdasarkan ketentuan tersebut.

Penetapan UMP 2027 merupakan bagian dari kebijakan pengupahan nasional yang mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Mekanisme penetapan upah minimum tersebut sebelumnya telah disosialisasikan Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri kepada para kepala daerah pada 16 November 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, kebijakan pengupahan 2027 berpedoman pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Dalam ketentuan tersebut, gubernur berkewajiban menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur masing-masing daerah.

Perhitungan upah minimum juga menggunakan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0, disertai pertimbangan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Pemerintah pusat menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen yang diperhitungkan meliputi kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa berharap kenaikan UMP tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha dan produktivitas ekonomi daerah.

"Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap kesejahteraan pekerja semakin meningkat seiring dengan terjaganya iklim usaha dan produktivitas ekonomi di Bumi Raja-Raja," ujarnya.

Redaktur: Marcellus Widiarto

Penulis: Marcellus Widiarto

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.