Asean Sepakati Keterlibatan Terukur dengan Myanmar

MANILA - Para pemimpin Asia tenggara pada hari Minggu (15/11) sepakat untuk menempuh keterlibatan terukur (calibrated engagement) dengan pemerintahan pascakudeta di Myanmar, menurut sebuah pernyataan bersama. Langkah itu ditempuh seiring upaya blok regional tersebut untuk mencari jalan menuju normalisasi.

Hingga saat ini  Myanmar masih menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), namun telah dikesampingkan dari pertemuan-pertemuan tingkat tinggi sejak junta militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021.

Tailan telah memimpin upaya untuk menormalisasi hubungan dengan Myanmar sejak pemimpin kudeta, Min Aung Hlaing, ditetapkan sebagai presiden sipil tahun ini, menyusul pemilihan umum yang oleh para pemantau dianggap sebagai sebuah sandiwara.

Bangkok menyerukan keterlibatan terukur dengan Myanmar sebagai upaya untuk mengimplementasikan rencana konsensus lima poin (5PC) Asean, yang bertujuan mengakhiri perang antara militer dengan koalisi pemberontak prodemokrasi serta kelompok bersenjata dari etnis minoritas.

Para pemimpin Asean yang bertemu di Manila mengadopsi istilah tersebut dengan menyerukan upaya keterlibatan terukur dengan Myanmar melalui pendekatan bertahap yang didasarkan pada kemajuan, dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan, menurut pernyataan bersama itu.

"Dengan syarat adanya kemajuan yang berkelanjutan dan nyata dalam implementasi 5PC oleh Myanmar, Asean dapat mempertimbangkan pemulihan bertahap atas representasi politik penuh Myanmar," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

Hasil Minim

Rencana lima poin itu hanya membuahkan hasil minim dalam kurun waktu setengah dekade sejak disepakati. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, bahkan mengakui dalam sebuah KTT pada bulan Mei lalu bahwa ia belum melihat kemajuan apa pun di Myanmar.

Pada hari Minggu, dalam pidato pembukaan pada pertemuan tertutup para pemimpin Asean di Manila, ia mengulangi pertanyaan yang pernah ia ajukan kepada kelompok regional tersebut enam bulan sebelumnya: "Apa lagi yang bisa kita lakukan untuk Myanmar?"

"Saya berharap sesi kita ini akan menghasilkan diskusi yang praktis dan berorientasi ke depan mengenai bagaimana kita dapat lebih memajukan implementasi konsensus lima poin, membuat upaya kita lebih responsif terhadap realitas di lapangan, serta mendukung proses yang damai, inklusif, yang dimiliki dan dipimpin oleh Myanmar sendiri," ungkap dia.

Pada akhir tahun ini, jabatan ketua bergilir blok Asean akan beralih dari Filipina ke Singapura, sebuah negara kota yang menurut para analis menentang normalisasi hubungan dengan Myanmar.

Pada tahun 2028, giliran Tailan yang akan memegang jabatan tersebut. Tailan, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar, kini memimpin upaya untuk menjalin hubungan yang lebih erat.

"Kami yakin sangat penting untuk menghadirkan pihak yang dapat benar-benar membahas masalah kebijakan, karena keterlibatan memerlukan seseorang yang mampu menyampaikan posisi Myanmar kepada kita," ujar Menteri Luar Negeri Tailan, Sihasak Phuangketkeow, kepada AFP di Singapura pada 5 November lalu.

"Ini bukan soal mengakui atau meningkatkan status mereka. Namun, menurut saya, yang terpenting adalah kita membutuhkan seseorang di meja perundingan yang dapat berbicara mewakili Myanmar," pungkas dia. AFP/I-1