- Home
- ›
- Luar Negeri
- ›
- Starlink di Ukraina Jadi P...
Starlink di Ukraina Jadi Pelajaran Pahit, Masa Depan Kedaulatan Militer NATO Terancam Disandera Perusahaan Teknologi dan AI
Senin, 23 Nov 2026, 00:03 WIBBRUSSELS – The North Atlantic Treaty Organization (NATO) menghadapi dilema besar dalam memodernisasi kekuatan militernya. Ketergantungan terhadap perusahaan teknologi swasta untuk mengembangkan kecerdasan buatan (AI), jaringan komunikasi, hingga sistem pengawasan medan perang berpotensi membuat aliansi pertahanan tersebut kehilangan kendali atas data sensitif dan kemampuan militernya sendiri.
Persoalan ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam konferensi NATO Edge yang berlangsung selama tiga hari di Izmir, Turki, pekan ini. Para pejabat militer, pemerintah, dan pakar pertahanan dari 32 negara anggota NATO serta Ukraina berkumpul untuk membahas pemanfaatan teknologi mutakhir tanpa mengorbankan kedaulatan pertahanan masing-masing negara.
Dari France 24, persoalan tersebut semakin rumit karena dunia militer memiliki kepentingan yang berbeda dengan perusahaan teknologi. Industri digital dan teknologi strategis bergerak mengikuti mekanisme pasar serta kepentingan pemegang modal yang berorientasi pada keuntungan. Sementara itu, militer harus tunduk pada otoritas politik, menjaga hierarki komando, strategi pertahanan, dan kerahasiaan negara.
Di tengah perbedaan kepentingan tersebut, militer justru semakin membutuhkan teknologi swasta untuk menghubungkan berbagai elemen medan perang. Mulai dari koordinasi pasukan, komunikasi antarsatuan, hingga analisis situasi secara real-time.
Sistem tersebut menghasilkan data dalam jumlah sangat besar, bahkan mencapai terabit, yang dapat menentukan keberhasilan operasi militer sekaligus keselamatan banyak personel.
Salah satu contoh paling nyata adalah ketergantungan Ukraina terhadap jaringan satelit Starlink dan layanan militer Starshield yang dikembangkan SpaceX milik Elon Musk.
Sejak invasi Rusia pada 2022, Ukraina sangat mengandalkan jaringan komunikasi satelit tersebut untuk mendukung operasi militernya. Namun, pembatasan akses terhadap Starshield pernah menimbulkan ancaman serius bagi kemampuan operasional pasukan Kyiv.
Persoalan semakin sensitif karena Elon Musk beberapa kali mengubah sikapnya terkait Ukraina. Musk bahkan menegaskan bahwa setiap gangguan terhadap layanan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah Amerika Serikat, bukan SpaceX.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana keputusan perusahaan swasta dapat memengaruhi kemampuan pertahanan sebuah negara, bahkan ketika teknologi yang digunakan sudah menjadi bagian penting dari strategi militernya.
Analis dari perusahaan intelijen pertahanan Janes, Tom Barton, mengatakan persoalan tersebut kini dihadapi banyak kementerian pertahanan.
Menurutnya, perusahaan teknologi membutuhkan akses terhadap data rahasia agar dapat mengembangkan konsep medan perang yang saling terhubung.
"Ini adalah isu yang sulit, yang sedang dihadapi oleh banyak kementerian pertahanan," kata Barton.
Ia menjelaskan, pengembangan sistem tersebut membutuhkan integrasi berbagai sumber informasi, mulai dari sensor luar angkasa, sensor di darat, hingga jaringan komunikasi militer.
Lembaga pertahanan saat ini juga mulai bereksperimen dengan berbagai tingkat akses dan kepercayaan agar perusahaan teknologi dapat terlibat tanpa membuka seluruh informasi rahasia negara.
Namun, ketergantungan tersebut tetap mengandung risiko. Militer tidak bisa begitu saja menyerahkan nasib operasionalnya kepada perusahaan pengembang teknologi yang sebagian besar juga melayani kebutuhan sipil.
Seorang perwakilan perusahaan Amerika Serikat yang berbicara secara anonim mengingatkan adanya batas tipis antara kerja sama dengan industri dan ketergantungan yang berlebihan.
"Ada banyak dorongan atau advokasi agar militer dan pemerintah memiliki hubungan yang lebih dekat dengan industri," katanya.
"Tapi ada batas tipisnya. Anda menyalakan berita dan Anda melihat Elon Musk melakukan hal-hal di Ukraina seperti memperlambat internet," ujarnya.
Meski demikian, para pemimpin militer menyadari bahwa mereka tidak mungkin sepenuhnya mengembangkan dan menguasai seluruh teknologi pertahanan secara mandiri.
"Anda tidak perlu berdaulat 100 persen, tetapi cukup berdaulat," kata perwakilan perusahaan tersebut.
Mayor Jenderal Rainer Beeck, salah satu komandan dunia maya terkemuka NATO, mengakui bahwa menentukan batas keterlibatan perusahaan swasta merupakan persoalan yang sulit.
Menurutnya, militer harus menentukan klasifikasi informasi yang dapat dibagikan dan data mana yang harus tetap berada dalam penguasaan penuh negara.
"Anda harus membuat pilihan tentang klasifikasi mana yang Anda buat, untuk data mana... Masalahnya adalah kepercayaan," katanya.
Laksamana Pierre Vandier, Komandan Tertinggi Sekutu untuk Transformasi NATO (SACT), juga menempatkan kepercayaan sebagai faktor utama dalam modernisasi pertahanan.
Ia menegaskan, kepercayaan tidak hanya diperlukan terhadap arsitektur teknologi, tetapi juga dalam berbagi data, penggunaan agen AI, hingga perangkat yang membantu pengambilan keputusan militer.
Vandier juga menilai NATO perlu mempersempit kesenjangan antara industri pertahanan yang memproduksi pesawat tempur dan kebutuhan nyata di medan perang.
Menurutnya, Ukraina telah menunjukkan kemampuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pengalaman perang yang diperolehnya selama hampir lima tahun. Pengalaman itu membuat Kyiv memiliki pemahaman operasional yang lebih mendalam dibandingkan negara-negara NATO lainnya.
Tantangan penerapan teknologi juga berbeda-beda berdasarkan kapasitas anggaran pertahanan setiap negara.
Beeck mengatakan negara-negara dengan anggaran besar umumnya tidak terlalu kesulitan mengumpulkan data. Namun, persoalan muncul ketika data tersebut tidak dipersiapkan dan diorganisasi sebelum konflik terjadi.
"Pengumpulan data bukanlah masalahnya... Jika perang terjadi, kita akan mendapatkannya. Masalahnya kemudian adalah sudah terlambat untuk mengorganisir," katanya.
Karena itu, ia mendorong negara-negara anggota NATO mengambil langkah lebih proaktif dalam membangun sistem pengelolaan informasi pertahanan.
Sementara itu, Mitch Free, Wakil Presiden Pemerintahan Internasional di perusahaan Vantor yang menyediakan citra satelit untuk lembaga pertahanan dan intelijen, mengatakan negara-negara dengan anggaran lebih kecil harus meningkatkan kapasitas teknologinya.
Negara-negara tersebut sering kali hanya memiliki beberapa satelit sehingga harus memperhitungkan nilai strategis informasi yang dihasilkan dibandingkan biaya pembangunan dan operasionalnya.
Dalam kondisi tersebut, layanan satelit komersial dapat membantu menutup kekurangan kemampuan pengawasan dan pengumpulan informasi militer.
"Di sinilah iklan komersial... membantu mengisi kekosongan," kata Free.
Namun, persoalan terbesar NATO ternyata bukan semata-mata kemampuan teknologi. Hambatan justru sering muncul dari aturan klasifikasi informasi, regulasi nasional, serta keputusan mengenai pihak yang dapat dipercaya untuk mengakses data pertahanan.
Jean-Charles Ellermann-Kingombe, Kepala Transformasi Siber dan Digital NATO, mengatakan hambatan utama penerapan teknologi AI dalam pertahanan sering kali bukan persoalan teknis, melainkan perizinan.
Menurutnya, NATO harus mampu memperluas penggunaan AI secara aman dan terintegrasi dalam infrastruktur aliansi.
Kemampuan tersebut juga harus dapat digunakan oleh personel militer yang memahami manfaat sekaligus keterbatasan teknologi tersebut.
Aliansi pertahanan itu kini menghadapi tantangan untuk menemukan keseimbangan antara kecepatan inovasi teknologi dan kendali negara atas sistem pertahanannya.
Sebab, ketika komunikasi, pengolahan data, hingga pengambilan keputusan militer semakin bergantung pada teknologi perusahaan swasta, persoalan kedaulatan tidak lagi hanya menyangkut wilayah dan persenjataan, tetapi juga siapa yang mengendalikan teknologi yang menentukan jalannya perang.
Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S
Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S
Berita Terkait:
-
Lexus Hadirkan Padel Privilege, Perluas Layanan Gaya Hidup Pelanggan
-
Perunding dari Eropa, AS dan Ukraina, Bertemu di Brussels
-
PT KAI Beri Diskon 30 Persen Tiket Kelas Ekonomi Komersial saat Nataru 2027
-
Tetua Adat Badui Meminta Pemerintah Kaji Ulang Relokasi Badak Bercula Satu
-
Pemerintah: Pendidikan Gratis SD hingga SMP Negeri maupun Swasta Diterapkan Bertahap pada 2027
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.