Cegah Kejahatan Lintas Negara Jelang Nataru, Pengawasan Imigrasi Diperketat

Sabtu, 21 Nov 2026, 17:12 WIB

JAKARA- Menjelang lonjakan penumpang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, pengawasan keimigrasian di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang, diperkuat. Tujuannya bukan hanya agar antrean pemeriksaan lebih lancar, tapi juga untuk mencegah kejahatan lintas negara seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan narkotika.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti saat meninjau langsung kesiapan keimigrasian di bandara tersebut, Jumat (20/11/2026).

Ket. Foto: Wakil Ketua Komisi XIII, Rinto Subekti saat meninjau langsung kesiapan kegiatan keimigrasian di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jumat (20/11/2026) — Sumber: dpr.go.id

"Komisi XIII DPR RI memiliki kewenangan strategis untuk memastikan kebijakan, sarana prasarana, serta pelayanan keimigrasian berjalan optimal, akuntabel, dan berorientasi pada pelindungan masyarakat," ujar Rinto.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII bersama Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah itu fokus pada tiga hal: kelancaran arus pemeriksaan, efektivitas penegakan hukum di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dan perlindungan hak-hak penumpang selama masa puncak.

"Peninjauan ini difokuskan pada kelancaran arus pemeriksaan, efektivitas penegakan hukum di TPI, serta jaminan perlindungan hak-hak penumpang," ungkap Rinto.

Menurut politisi Fraksi Partai Demokrat itu, peningkatan mobilitas Nataru mencakup WNI yang bepergian ke luar negeri maupun WNA yang datang ke Indonesia. Wisatawan menuju destinasi unggulan Jawa Tengah, termasuk kawasan Borobudur, juga diprediksi meningkat.

10 Autogate Diminta Dioptimalkan

Salah satu sorotan utama adalah kesiapan infrastruktur digital. Rinto meminta 10 unit autogate di Bandara Ahmad Yani dioptimalkan agar pemeriksaan lebih cepat dan akurat.

"Mengingat beroperasinya Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang akan memicu eskalasi pergerakan penumpang, Komisi XIII perlu memastikan kesediaan infrastruktur digital dan fasilitas pemeriksaan, termasuk optimalisasi pengoperasian 10 unit autogate agar pelayanan tetap cepat, akurat, dan bebas hambatan," tegasnya.

Waspada Modus yang Sering Muncul Saat Libur Panjang

Rinto mengingatkan, ramainya perlintasan saat libur panjang rawan dimanfaatkan untuk pelanggaran. Beberapa modus yang diwaspadai antara lain penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, overstay, hingga pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

"Penyelenggaraan fungsi keimigrasian harus diperkuat untuk mencegah masuknya WNA secara ilegal, TPPO, penyelundupan narkotika, serta berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian lainnya di pintu gerbang wilayah Jawa Tengah," paparnya.

Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.

Posisi Jawa Tengah yang strategis dalam lalu lintas orang, baik WNI maupun WNA, membuatnya rentan terhadap kejahatan lintas negara.

"Komisi XIII memberikan perhatian khusus kepada Kanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi strategis yang memiliki posisi penting dalam lalu lintas orang, sehingga rentan terhadap praktik kejahatan lintas negara seperti TPPO," tutur Rinto.

Melalui kunjungan ini, Komisi XIII berharap kesiapan imigrasi Jawa Tengah semakin optimal, baik dari sisi fasilitas, teknologi, personel, maupun strategi pengawasan. Sehingga pelayanan selama Nataru bisa berjalan lancar tanpa mengesampingkan perlindungan masyarakat.

Redaktur: Lili Lestari

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.