Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen, Kini Tembus Rp6,13 Juta

20 Jumat, 20 Nov 2026, 13:13 WIB | Oleh: Tim Penulis
UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen, Kini Tembus Rp6,13 Juta UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen, Kini Tembus Rp6,13 Juta Doc: Antara
Ket. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota, Rabu (18/11).

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941, naik 7,1 persen atau Rp407.065 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.729.876.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP 2027 yang telah ditandatangani pada Jumat.

"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Pramono menjelaskan penetapan besaran UMP tersebut dilakukan setelah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Kenaikan tahun ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP 2026 yang sebesar 6,1 persen.

Ia mengatakan penetapan UMP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Pramono mengakui proses pembahasan berlangsung cukup intensif, tetapi dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mengawal proses penetapan UMP 2027 menjelang tenggat pada 21 November 2026.

Tito mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan tahapan penentuan upah minimum melalui pembahasan yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan pengusaha.

"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan," kata Tito di Balai Kota, Selasa.

Ia meminta gubernur menginstruksikan dinas tenaga kerja di daerah masing-masing untuk segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat pekerja, serta kalangan pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kadin.

Menurut Tito, komunikasi dan mediasi diperlukan untuk mencari jalan tengah agar penetapan upah minimum dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

"Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu, (pemerintah) provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah," ungkap Tito.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail

Besok Hindari Kawasan GBK, Ada Konser Guns N’ Roses

17 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Megapolitan
Besok Hindari Kawasan GBK, ...

Anak-anak Papua Dikatakan Sama-sama Berhak Raih Masa Depan

32 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Anak-anak Papua Dikatakan S...

Jakarta Total Menyiapkan Datangnya Banjir

1 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Megapolitan
Jakarta Total Menyiapkan Da...
Nasional
Sekjen Kemnaker Tegaskan Ri...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Atlet Selam Meninggal Dunia di Porprov Jabar 2026, KONI Pusat Minta Ada Evaluasi

Atlet Selam Meninggal Dunia di Porprov Jabar 2026, KONI Pusat Minta Ada Evaluasi

20 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +