Relokasi Badak Jawa dan Ancaman Tambang, Habitat Ujung Kulon Jadi Sorotan

Jumat, 20 Nov 2026, 04:05 WIB

Jakarta - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Wanda Kuswanda menekankan pentingnya riset mendalam dan kehati-hatian dalam wacana translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke habitat baru guna menghindari risiko terhadap kelangsungan hidup satwa langka tersebut.

Wanda mengatakan pemindahan Badak Jawa membutuhkan kajian panjang karena tidak sekadar memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain, tetapi juga memastikan habitat baru mampu mendukung kebutuhan ekologis, kesehatan, serta perkembangan populasinya.

Ket. Foto: Para pembicara dalam taklimat media di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Jakarta, Kamis (19/11). — Sumber: Antara

“Translokasi itu butuh riset yang cukup panjang, karena memindahkan Badak Jawa logikanya bukan cara memindahkan kambing dari kandang satu ke kandang dua. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk mencari second habitat,” kata Wanda dalam taklimat media di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut dia, salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan adalah kondisi ekologi habitat baru, mulai dari ketersediaan pakan, sumber air, wilayah jelajah, hingga tingkat keamanan dari berbagai ancaman.

Badak Jawa diketahui memiliki kebutuhan habitat spesifik, termasuk lingkungan yang mendukung perilaku berkubang. Selain itu, pemindahan juga harus mempertimbangkan potensi penyakit, kemampuan satwa beradaptasi, serta peluang berkembang biak di lokasi baru.

“Misalkan pakan, air, Badak Jawa kan lebih banyak suka berendam di air, ya. Lalu untuk daerah jelajah, selain itu juga bagaimana nanti tingkat keamanan di lokasi yang baru, potensi kemungkinan ada pertumbuhan, penyakit, dan lain-lain. Jadi, akan banyak. Proses ini akan sangat panjang, bukan saat ini bicara, besok harus dipindahkannya,” jelas Wanda.

Ia menilai penelitian untuk menentukan lokasi yang ideal bagi individu badak yang akan dipindahkan tidak dapat dilakukan secara singkat. Kajian tersebut harus memastikan habitat baru benar-benar mampu mendukung pembentukan populasi kedua yang berkelanjutan.

“Nah, intinya bahwa potensi translokasi badak atau satwa lain itu juga adalah sebuah keniscayaan dalam konteks strategi konservasi jangka panjang,” kata Wanda.

Namun, ia mengingatkan rencana tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan harus didasarkan pada penguatan riset, terutama dalam menentukan kelayakan habitat baru.

“Tapi yang penting bagaimana penguatan riset di sana terutama untuk menentukan habitat yang baru, jangan tergesa-gesa, perlu kehati-hatian dan memang kita sarankan adalah bagaimana nanti habitat yang baru itu bisa optimal untuk membentuk populasi yang kedua. Itu yang penting,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam taklimat media pada Kamis (12/11) mengungkapkan gagasan pemindahan sejumlah individu Badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo.

Rencana tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat ancaman bencana alam di kawasan Ujung Kulon, seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.

Usaha Pertambangan

Di tengah wacana tersebut, perlindungan habitat alami Badak Jawa di Ujung Kulon juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat meminta wilayah perairan sekitar TNUK, Banten, dikeluarkan dari bagian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Jumhur mengatakan permintaan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dievaluasi, guna memastikan perlindungan habitat badak tidak terganggu oleh rencana pemanfaatan sumber daya alam.

"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," ujar dia.

Dalam peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis, Jumhur mengatakan upaya perlindungan habitat Badak Jawa harus dilakukan sejak tahap perencanaan, sebelum aktivitas apa pun berlangsung di kawasan tersebut.

Menurut dia, wilayah perairan TNUK perlu dikeluarkan dari WUP untuk mencegah kegiatan lanjutan, termasuk survei, yang berpotensi mengganggu ketenangan habitat satwa bercula satu tersebut.

TNUK merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa yang saat ini berstatus kritis terancam punah. Populasi satwa tersebut diperkirakan hanya tersisa sekitar 50 hingga 80 individu dan seluruhnya bertahan di satu kawasan.

Sejumlah penelitian menunjukkan perilaku dan kebutuhan habitat Badak Jawa sangat spesifik sehingga upaya perlindungannya harus mencakup keutuhan ekosistem serta keterhubungan kawasan darat, pesisir, dan perairan.

Aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan ekologis melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, hingga meningkatnya aktivitas manusia di sekitar habitat.

Meski saat ini belum terdapat kegiatan pertambangan di lokasi WUP yang dipersoalkan maupun pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa, KLH/BPLH menilai potensi risiko perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi satwa tersebut.

Dalam surat kepada Menteri ESDM, Jumhur meminta evaluasi dan peninjauan kembali keputusan terkait WUP. Ia juga meminta wilayah perairan sekitar TNUK dikeluarkan dari WUP apabila hasil verifikasi ilmiah menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan perlindungan lingkungan atau terdapat risiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi kawasan konservasi.

Sebagai tindak lanjut, KLH/BPLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian dan lembaga terkait melalui pencocokan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.

Selama proses evaluasi berlangsung, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan hingga hasil kajian diperoleh, sesuai kewenangan masing-masing instansi.

KLH/BPLH menyatakan siap menyediakan data, kajian, dan pertimbangan teknis agar pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Jumhur juga menegaskan lembaganya memiliki kewenangan dalam persetujuan lingkungan dan tidak akan memberikan persetujuan apabila kegiatan pertambangan dinilai mengancam ekosistem TNUK.

"Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya," demikian Jumhur Hidayat.

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.