BNPB: Banjir Dominasi Bencana di Indonesia

JAKARTA - BNPB mencatat, bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia sepanjang awal tahun hingga 10 November 2026. Banjir menjadi jenis bencana dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni mencapai 620 peristiwa.

Selain banjir, BNPB menegaskan, cuaca ekstrem juga menjadi ancaman yang banyak terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan data kumulatif BNPB, cuaca ekstrem tercatat sebanyak 363 kejadian, tanah longsor 114 kejadian, serta gelombang pasang (abrasi) sebanyak 14 kejadian.

"Khusus dari total kejadian banjir saja, dampak yang ditimbulkan cukup besar dengan korban meninggal dunia mencapai 70 jiwa. Korban luka-luka sebanyak 49 jiwa serta kerusakan tempat tinggal yang mencakup lebih dari 4.900 unit rumah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (10/11).

Tingginya angka kejadian tersebut, ia mengatakan, mendorong pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menjelang musim hujan. BNPB juga telah menerbitkan, Surat Edaran Nomor 4/2026 sebagai panduan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi untuk menghadapi musim hujan 2026/2027.

Surat edaran tersebut berisi panduan bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi bencana. Langkah kesiapsiagaan ini, ditujukan menyelamatkan jiwa, mengurangi kerugian harta benda, serta memperkuat koordinasi penanganan darurat berlangsung cepat dan terpadu.

Salah satu daerah yang meningkatkan langkah antisipasi adalah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, angin kencang, tanah longsor, hingga gelombang tinggi.

Pemerintah Provinsi Kepri juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, mengenali jalur evakuasi, dan memastikan kondisi bangunan rumah tetap aman. Sementara itu, pengguna transportasi laut, nelayan, serta operator kapal diminta memantau informasi cuaca maritim resmi dari BMKG sebelum melakukan pelayaran.

Berton menilai, langkah serupa dilakukan sejumlah pemerintah daerah lainnya. BPBD Kabupaten Sampang dan Pemerintah Kabupaten Bireuen, misalnya, aktif mengidentifikasi kawasan rawan bencana serta menyiapkan posko siaga darurat.

Di tingkat provinsi, sejumlah pemerintah daerah seperti Daerah Khusus Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah juga telah meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana seiring berlangsungnya musim hujan.

"Seluruh daerah harus memetakan zona risiko bencana secara akurat, menyiagakan personel dan logistik, serta mengaktifkan sistem peringatan dini. Koordinasi lintas instansi dan kesiapan masyarakat dinilai menjadi bagian penting untuk mengurangi dampak bencana dan melindungi keselamatan warga," ujar Berton. ils/I-1