Laut Kaya, Modal Terbatas: Asia Tenggara Butuh Investasi 2,13 Triliun Dolar AS untuk Ekonomi Biru
Jumat, 20 Nov 2026, 19:10 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: ANTARA-HO-Humas PT Timah Tbk)
JAKARTA – Pengembangan ekonomi biru menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
Besarnya potensi laut Indonesia belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Tantangan utamanya terletak pada kemampuan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dengan perlindungan ekosistem, sehingga kekayaan maritim tidak hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sebaiknya Anda baca juga:
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan kebutuhan investasi ekonomi biru di Asia Tenggara hingga 2030 diperkirakan mencapai 2,13 triliun dolar Amerika Serikat (AS).
Adapun dukungan bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA) terkait kelautan rata-rata hanya sekitar 680 juta dolar AS per tahun pada 2022-2023.
“Kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk memobilisasi sumber pembiayaan, khususnya dari sektor swasta dan lembaga pembiayaan pembangunan,” katanya, saat membuka sesi di Paviliun ASEAN pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), di Antalya, Türkiye, dari keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (20/11).
Sebaiknya Anda baca juga:
Wamen Febrian menekankan bahwa kesenjangan investasi ekonomi biru tidak semata-mata disebabkan keterbatasan ketersediaan pendanaan.
Kesiapan proyek yang masih terbatas, kebijakan yang belum terintegrasi, kesenjangan kapasitas, keterbatasan data, serta belum kuatnya portofolio proyek yang layak dibiayai menjadi tantangan dalam menarik investasi ke sektor ekonomi biru.
Untuk mempercepat implementasi proyek tersebut, dia menyoroti perlunya tiga perubahan pendekatan. Pertama, mengubah gagasan proyek potensial menjadi proyek yang siap menarik investasi.
Selanjutnya adalah mengintegrasikan pembiayaan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan pembangunan. Terakhir, mengukur keberhasilan tidak hanya berdasarkan besarnya pembiayaan, tetapi juga melalui perbaikan ekosistem, penguatan ketahanan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan.
Sejumlah sektor dinilai berpeluang untuk dikembangkan melalui pendekatan tersebut, antara lain rehabilitasi mangrove, akuakultur berkelanjutan, infrastruktur pesisir yang tangguh, serta rantai nilai ekonomi rendah emisi.
Namun, menurut Wakil Kepala Bappenas, pengembangan berbagai inisiatif tersebut membutuhkan dukungan perencanaan proyek yang matang, model bisnis yang layak, ketersediaan data yang andal, dan mitigasi risiko investasi.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya turut mendorong negara anggota ASEAN menyiapkan proyek ekonomi biru yang layak dibiayai dan dapat menurunkan emisi atau memperkuat ketahanan pesisir
Febrian mengangkat tradisi sasi di Maluku, yaitu masyarakat pesisir yang menyepakati masa jeda pemanfaatan sumber daya laut agar alam pulih sebelum panen dilanjutkan.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa lima modal dalam Kerangka Ekonomi Biru ASEAN (ASEAN Blue Economy Implementation Plan) saling melengkapi, yaitu modal alam, finansial, manusia, sosial, dan fisik.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!