Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Publikasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan

Jumat, 20 Nov 2026, 14:45 WIB

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan publikasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan informasi mengenai program dan hasil pembangunan pemerintah pusat dapat menjangkau masyarakat hingga ke daerah.

Dorongan itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan. Kebijakan tersebut menekankan keterlibatan pemda dalam menyebarluaskan informasi berbagai program dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah.

Ket. Foto: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan publikasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan informasi mengenai program dan hasil pembangunan pemerintah pusat dapat menjangkau masyarakat hingga ke daerah. — Sumber: Kemendagri

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Mey Rany Wahida Utami mengatakan, pemda memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Kedekatan tersebut memungkinkan pemerintah daerah mengaitkan capaian pembangunan nasional dengan kondisi, kebutuhan, serta manfaat yang dirasakan warga di wilayah masing-masing.

Hal itu disampaikan Rany dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga untuk memaparkan capaian program pembangunan yang dapat disebarluaskan melalui kanal komunikasi daerah.

Rany menjelaskan, publikasi capaian pembangunan membutuhkan koordinasi antara perangkat daerah dan pengelola kehumasan. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan aktif menyediakan data sektoral serta konfirmasi teknis, sedangkan pengelola kehumasan bertugas mengemas informasi agar mudah dipahami masyarakat.

“Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya,” ujar Rany.

Ia menambahkan, penyampaian informasi kinerja pemerintah bukan hanya bertujuan memperluas jangkauan publikasi, melainkan juga menjadi bagian dari keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena itu, pemda didorong memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti situs resmi, media sosial, videotron, dan kanal informasi lainnya untuk menyampaikan data pembangunan yang telah diverifikasi.

Dalam pelaksanaannya, Kemendagri mengapresiasi sejumlah daerah yang telah aktif memublikasikan capaian pembangunan. Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Kabupaten Karangasem, misalnya, telah memanfaatkan kanal komunikasi daerah untuk menyampaikan informasi mengenai capaian pembangunan di sektor pendidikan.

Kemendagri berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat komunikasi publik. Informasi pembangunan juga perlu disampaikan dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat setempat agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Puji Hartoyo mengingatkan pentingnya komunikasi pemerintah yang berlangsung dua arah. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program dan capaian, tetapi juga perlu mendengarkan aspirasi, keluhan, serta masukan masyarakat untuk mengetahui manfaat program di lapangan.

“Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti,” tegas Puji.

Dalam forum tersebut, Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD memaparkan perkembangan pembangunan Jembatan Garuda. Hingga 17 November 2026, sebanyak 3.404 unit jembatan telah dibangun dari target 5.302 unit, sedangkan 1.898 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Pembangunan tersebut diperkirakan memberikan manfaat bagi sekitar tujuh juta warga dan menghubungkan 13.732 desa/kelurahan. Selain itu, infrastruktur tersebut juga menghubungkan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di sejumlah wilayah.

“Dan menghubungkan 15.000 lebih sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, dan 8.165 fasilitas dari sektor ekonomi yang ada di wilayah,” ungkap Andrian.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ardhyta Agus Setiawan turut menyampaikan perkembangan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, perwakilan Kementerian Pertanian memaparkan capaian produksi beras nasional pada 2025 yang mencapai 34,69 juta ton, dengan cadangan beras pemerintah sebesar 4,61 juta ton per September 2026.

Forum tersebut juga menghadirkan Puji Hartoyo dari Bakom RI, Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD, Ardhyta Agus Setiawan dari Kementerian PU, serta Wahyu Indarto selaku Ketua Kelompok Substansi Strategi Komunikasi dan Isu Kementerian Pertanian. Berbagai paparan tersebut diharapkan menjadi bahan bagi pemda untuk menyusun materi komunikasi publik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di daerah masing-masing.

Redaktur: Redaksi Koran Jakarta

Penulis: Paundra Zakirulloh

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.