Wamendagri Wiyagus Ajak Alumni Kepamongprajaan Kawal Program Prioritas Nasional
Jumat, 20 Nov 2026, 14:30 WIBJAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan mengambil peran lebih besar dalam menyukseskan program prioritas nasional. Para alumni diharapkan menjadi penggerak reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan di tingkat daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Wiyagus saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri dalam Pengukuhan Ketua Umum beserta jajaran Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK) Periode 2026–2031. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Wiyagus menjelaskan, alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan memiliki pengalaman dan keahlian yang beragam karena telah bertugas di berbagai jenjang pemerintahan. Mereka tersebar di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah sehingga memiliki potensi besar untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dihimpun melalui IKAPTK sebagai wadah pertukaran pengetahuan, penguatan jejaring, dan peningkatan kapasitas aparatur. Kolaborasi lintas angkatan dan wilayah juga dinilai dapat membantu alumni menghadapi berbagai persoalan di tempat tugas masing-masing.
"Ini merupakan potensi pengalaman dan keahlian yang perlu dihimpun oleh IKAPTK untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian juga jejaring lintas angkatan dan daerah harus memudahkan pertukaran pengetahuan, serta membantu alumni menghadapi persoalan di tempat tugas masing-masing," katanya.
Ia menilai kontribusi alumni kepamongprajaan sejalan dengan Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait penguatan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung agenda pembangunan nasional, aparatur pemerintahan dituntut memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Peran tersebut sejalan dengan Asta Cita yang ketujuh yang merupakan misi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, tentang reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi terkait dengan pemberantasan korupsi dan lain sebagainya," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 29 Juli 2026. Presiden menekankan bahwa kehormatan seorang aparatur negara tidak ditentukan oleh jabatan yang dimiliki, melainkan oleh manfaat yang diberikan kepada rakyat.
Pesan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi alumni kepamongprajaan dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Pengabdian dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
"Bapak Presiden juga pernah menekankan pentingnya tiga komponen utama dalam menjaga ketahanan dan keberlangsungan suatu negara, yaitu militer yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan, kepolisian dan intelijen yang kuat untuk menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri, serta aparatur pemerintahan yang profesional untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien," ungkapnya.
Lebih lanjut, Wiyagus menyebut IPDN memiliki posisi strategis dalam mencetak kader aparatur pemerintahan yang kompeten dan berintegritas. Sementara itu, IKAPTK diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat profesionalisme dan sinergi antaralumni agar dapat mendukung keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah.
Wiyagus turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas pengabdian dan kontribusi dalam menjalankan organisasi. Ia berharap kepengurusan periode 2026–2031 dapat melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan terobosan sesuai kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.
"Saya berharap tentunya kepengurusan ini mampu menghubungkan pengalaman alumni dengan kebutuhan pemerintahan, membina pemimpin yang kompeten dan memiliki semangat pengabdian, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN IKAPTK Agus Fatoni menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen berbagai pihak dalam memperkuat peran alumni. Ia berharap organisasi tersebut terus memberikan manfaat bagi warga pendidikan, organisasi, pemerintah daerah, masyarakat, bangsa, dan negara.
Sebagai langkah lanjutan setelah pengukuhan, DPN IKAPTK berencana menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sekaligus menyusun program kerja organisasi. Fatoni meminta seluruh pengurus merumuskan kegiatan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah.
Ia juga mengajak pengurus IKAPTK di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga komisariat untuk lebih aktif menggunakan media sosial. Pemanfaatan kanal digital tersebut diharapkan dapat memperluas publikasi aktivitas organisasi sekaligus menunjukkan kontribusi alumni kepada masyarakat.
"Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Sukses untuk semuanya, dan mudah-mudahan kita semua banyak diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama. Semoga kita semua panjang umur, sehat, banyak rezeki, sukses dalam bimbingan, lindungan, kasih sayang, dan pertolongan," pungkasnya.
- Pelayanan Publik
- Kemendagri
- Reformasi Birokrasi
- IPDN
- Wamendagri Akhmad Wiyagus
Redaktur: Redaksi Koran Jakarta
Penulis: Paundra Zakirulloh
Berita Terkait:
-
Geger! Meta Didenda Rp16,4 Triliun di Italia, Gara-Gara Akses Galeri Foto Pengguna
-
Kabar Baik untuk Warga Palembang! Polda Sumsel Salurkan 1.000 Paket Sembako, Siapa Saja Penerimanya?
-
Gangguan Teknologi Lumpuhkan Ribuan Penerbangan AS, Ratusan Ribu Penumpang Terlantar
-
Agenda Pengerjaan Proyek Strategis Bogor Diharapkan Bisa Langsung Dieksekusi Januari
-
Warga Bogor Kini Punya Tempat Mengadu! Karang Taruna Bentuk Lembaga Bantuan Hukum
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.