Kekuatan AS Terancam Menurun dengan Rencana Memasok Kapal Selam Nuklir untuk Australia

Jumat, 20 Nov 2026, 14:31 WIB

WASHINGTON DC – Kesepakatan pertahanan Aukus antara Amerika Serikat (AS) dan Australia menghadapi persoalan serius. Rencana Washington memasok kapal selam bertenaga nuklir kepada Canberra justru dinilai berpotensi melemahkan kekuatan armada bawah laut AS sendiri selama bertahun-tahun.

Peringatan tersebut muncul dalam laporan terbaru Kantor Anggaran Kongres Amerika Serikat (Congressional Budget Office/CBO) yang dirilis Jumat (20/11).

Ket. Foto: Washington tidak memiliki jaminan bahwa kapal-kapal tersebut akan ikut dikerahkan apabila AS terlibat konflik dengan Tiongkok. — Sumber: Istimewa

Laporan itu menyoroti kemampuan industri galangan kapal AS yang hingga kini masih kesulitan memenuhi kebutuhan kapal selam Angkatan Laut Amerika. Kondisi tersebut dinilai semakin rumit apabila Washington harus mengalihkan kapal selam yang masih beroperasi untuk memenuhi komitmennya kepada Australia.

“Meningkatkan produksi lebih lanjut untuk menggantikan kapal selam serang yang dijual ke Australia akan meningkatkan tantangan yang dihadapi Angkatan Laut dan galangan kapal,” demikian temuan laporan CBO seperti dikutip The Guardian.

CBO bahkan memperingatkan, penjualan kapal selam serang atau SSN kepada Australia akan mengurangi jumlah kapal yang tersedia bagi Angkatan Laut AS selama bertahun-tahun.

Berdasarkan kesepakatan Aukus, Washington berkomitmen menjual antara tiga hingga lima kapal selam kelas Virginia kepada Australia. Pengiriman kapal selam bekas yang masih beroperasi tersebut dijadwalkan dimulai pada 2032.

Namun, persoalannya bukan sekadar kemampuan AS menyediakan kapal selam. CBO juga mempertanyakan seberapa besar kontribusi armada Australia nantinya apabila terjadi konflik militer antara Washington dan Beijing.

Dalam laporannya, lembaga tersebut mempertanyakan apakah pengurangan jumlah kapal selam serang AS untuk membantu Australia membangun kekuatan bawah lautnya justru akan mengurangi efek gentar Amerika terhadap Tiongkok.

Di satu sisi, penempatan kapal selam Australia di kawasan Pasifik Barat berpotensi memberikan keuntungan strategis. Armada tersebut bisa merespons lebih cepat apabila terjadi konflik terkait Taiwan maupun persoalan lain di Laut China Selatan.

Akan tetapi, ada persoalan mendasar yang tidak bisa diabaikan: kapal selam tersebut berada di bawah kendali pemerintah Australia, bukan Amerika Serikat.

Dengan demikian, Washington tidak memiliki jaminan bahwa kapal-kapal tersebut akan ikut dikerahkan apabila AS terlibat konflik dengan Tiongkok.

Persoalan itu sebenarnya pernah ditegaskan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles pada 2023. Saat itu, dia menyatakan Canberra tidak akan memberikan janji untuk mengerahkan kapal selamnya guna mendukung konflik AS dengan Tiongkok.

Marles menegaskan, kapal selam Australia nantinya akan berada di bawah kendali penuh pemerintah Australia yang sedang menjabat.

Produksi Kapal Selam AS Tertinggal

Tantangan lain datang dari lambatnya kemampuan industri pertahanan AS memproduksi kapal selam.

Saat ini, galangan kapal Amerika hanya mampu menghasilkan sekitar 1,13 kapal selam kelas Virginia setiap tahun. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan armada sendiri, AS membutuhkan produksi dua kapal per tahun.

Jika Washington ingin memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus menyediakan kapal tambahan untuk Australia, kapasitas produksi harus ditingkatkan menjadi sekitar 2,33 kapal selam per tahun.

Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena waktu pembangunan kapal selam juga terus bertambah.

CBO mencatat, pembangunan kapal selam yang pada era 2000-an rata-rata membutuhkan waktu lima hingga enam tahun kini memerlukan sekitar 10 hingga 11 tahun berdasarkan jadwal terbaru.

Bahkan, pembangunan kapal selam kelas Virginia mengalami keterlambatan antara 24 hingga 36 bulan.

Undang-undang AS yang mengatur pelaksanaan Aukus sebenarnya sudah memberikan perlindungan terhadap kepentingan pertahanan Washington. Presiden hanya diperbolehkan mentransfer kapal selam kepada Australia apabila pengalihan tersebut tidak mengurangi kemampuan bawah laut Amerika Serikat.

Artinya, Washington memiliki ruang untuk menunda atau bahkan menolak penyerahan kapal selam apabila dianggap membahayakan kekuatan militernya sendiri.

Masa Depan Aukus Dipertanyakan

Keraguan terhadap realisasi kesepakatan ini juga semakin menguat di kalangan pengamat dan sejumlah mantan pejabat Australia.

Mantan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr sebelumnya mengatakan kepada The Guardian bahwa kedua negara seolah mempertahankan keyakinan yang semakin sulit diwujudkan mengenai pengiriman kapal selam tersebut.

Menurut Carr, kini berkembang pandangan di Washington maupun Canberra bahwa Australia kemungkinan tidak akan mendapatkan kapal selam yang dijanjikan.

Meski demikian, pemerintah kedua negara masih mempertahankan dukungan terhadap Aukus.

Marles sebelumnya menegaskan kesepakatan tersebut tetap berjalan. Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga kembali menyatakan dukungannya terhadap kerja sama pertahanan kedua negara, termasuk upaya memperkuat daya tangkal di kawasan Pasifik.

Di tengah ketidakpastian itu, Lembaga Riset Kongres AS atau Congressional Research Service (CRS) bahkan telah membahas kemungkinan perubahan skema kerja sama.

Salah satu alternatifnya adalah kapal selam yang semula direncanakan untuk Australia tetap berada di bawah komando AS, tetapi dioperasikan dari pangkalan-pangkalan militer di Australia.

Skema tersebut dinilai memiliki keuntungan strategis tersendiri. Jika terjadi krisis atau konflik dengan Tiongkok terkait Taiwan, kapal selam yang tetap berada di bawah komando Amerika Serikat dapat langsung dikerahkan tanpa harus menunggu keputusan pemerintah Australia.

Sebaliknya, kapal selam yang sudah dialihkan kepada Australia sepenuhnya berada dalam kewenangan Canberra untuk menentukan penggunaannya.

Perdebatan ini memperlihatkan dilema besar di balik Aukus. Washington ingin memperkuat kemampuan militer sekutunya di kawasan Indo-Pasifik, tetapi pada saat bersamaan harus memastikan bahwa upaya tersebut tidak mengorbankan kekuatan armada bawah lautnya sendiri.

Dengan keterbatasan produksi dan meningkatnya kebutuhan pertahanan di kawasan, janji memasok kapal selam nuklir kepada Australia kini bukan sekadar persoalan teknologi dan anggaran, melainkan juga menyangkut siapa yang akan mengendalikan kekuatan militer tersebut ketika konflik benar-benar terjadi.

Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S

Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.