Gas Murah Bikin Industri Cuan Rp592 Triliun, Kok Bisa?
Jumat, 20 Nov 2026, 11:46 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Doc: istimewa
JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan kebijakan penyediaan gas bumi bagi sektor industri guna menjaga daya saing, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian manufaktur nasional.
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan industri, menarik investasi, dan meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo, mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan HGBT selama periode 2020–2025 telah memberikan dampak positif terhadap sektor industri dengan total nilai tambah mencapai Rp592,89 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan gas bumi dengan harga kompetitif bagi keberlangsungan kegiatan produksi dan pengembangan industri di dalam negeri.
Sebaiknya Anda baca juga:
“Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan HGBT memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja industri nasional. Hal ini menunjukkan bahwa gas bumi bukan sekadar sumber energi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan investasi sektor manufaktur,” ujar Bimo dalam diskusi mengenai arah kebijakan gas industri bersama FORWIN di Jakarta, Kamis (19/11).
Bimo menjelaskan, total dampak positif kebijakan HGBT tersebut terdiri atas peningkatan penjualan sebesar Rp351,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp38,30 triliun, peningkatan investasi Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp43,93 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan harga gas yang kompetitif mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Selain mendukung efisiensi biaya produksi, kebijakan ini turut menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pengembangan industri nasional.
Sebaiknya Anda baca juga:
“Penyediaan gas bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif sangat penting untuk menjaga struktur biaya produksi industri. Dengan kepastian pasokan dan harga energi, pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi, melakukan ekspansi, serta memperkuat daya saing produknya,” jelasnya.
Berdasarkan data SKK Migas hingga Agustus 2026, sektor industri menjadi pengguna gas bumi terbesar dengan porsi pemanfaatan mencapai 23,53 persen untuk industri selain pupuk dan 12,91 persen untuk industri pupuk. Dengan demikian, secara keseluruhan pemanfaatan gas bumi untuk sektor industri, termasuk industri pupuk, mencapai 36,44 persen dari total pemanfaatan gas bumi nasional. Sementara itu, pemanfaatan gas bumi untuk sektor kelistrikan mencapai 14,16 persen. Besarnya porsi tersebut menunjukkan peran strategis gas bumi sebagai bahan baku, bahan penolong, maupun sumber energi dalam mendukung keberlangsungan produksi dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Bimo menyampaikan, besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pasokan gas bumi harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan energi nasional. Terlebih, sejumlah subsektor industri memiliki ketergantungan tinggi terhadap gas bumi untuk menjaga kontinuitas kegiatan operasional.
Oleh karena itu, Kemenperin menekankan tiga arah utama kebijakan gas bumi bagi sektor industri, yakni keandalan dan efisiensi pasokan, kebijakan harga yang mendukung struktur biaya energi, serta dekarbonisasi dan pengembangan industri hijau.
Pada aspek keandalan pasokan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan kontinuitas distribusi gas bumi sesuai kebutuhan industri. Upaya tersebut juga perlu didukung penguatan infrastruktur serta fleksibilitas pasokan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan energi di berbagai kawasan industri.
Sementara dari sisi harga, kebijakan gas bumi diarahkan untuk menciptakan struktur biaya energi yang kompetitif dan terukur. Kepastian harga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha, khususnya bagi industri yang menggunakan gas bumi dalam jumlah besar.
“Keandalan pasokan dan kepastian harga harus berjalan beriringan. Harga yang kompetitif perlu didukung ketersediaan gas yang memadai agar manfaat kebijakan benar-benar dapat dirasakan oleh pelaku industri,” ungkap Bimo.
HGBT Berlaku hingga 2029
Lebih lanjut, Bimo menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 281.K/2026 pada 10 Juli 2026 mengenai pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!