Produksi Sawit Naik Terus, Tapi Budidaya Berkelanjutan Masih Jadi PR
Kamis, 19 Nov 2026, 14:32 WIBJAKARTA- Supaya sawit Indonesia makin produktif dan berkelanjutan, kuncinya ada dua cara bertani yang benar (GAP) dan kemitraan antara perusahaan dan pekebun.
Ini makin penting karena kebutuhan minyak sawit di dalam negeri terus naik, apalagi pemerintah akan menaikkan campuran biodiesel dari B40 jadi B50 (biodiesel 50 persen).
Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), R. Aziz Hidayat menyebutkan produksi sawit nasional naik dari 48,16 juta ton tahun lalu jadi 51,66 juta ton tahun ini.
Sampai Juli saja, produksi sudah naik dari 33,4 juta ton jadi 35,6 juta ton. Nilai ekspornya juga naik dari US$20,9 miliar jadi US$23,2 miliar atau sekitar Rp403 triliun.
"Harapannya bisa pecahkan rekor zaman Covid dulu yang sekitar Rp700 triliun sampai akhir tahun," kata Aziz di diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN), Rabu (18/11/2026).
Tapi, kata Aziz, produksi naik bukan berarti kebunnya sudah produktif. Justru di banyak tempat, produktivitas kebun itu stagnan, bahkan turun.
PR (pekerjaan rumah) Terbesar: Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
Salah satu cara memperbaiki kebun rakyat adalah lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yaitu menanam ulang sawit tua dengan bibit unggul.
Sampai November, PSR baru terealisasi 420 ribu hektare dan melibatkan 190 ribu pekebun.
Kendalanya klasik:
- Pekebun tidak punya STDB (surat tanda daftar budidaya) dan SHM (sertifikat tanah)
- Kebunnya masuk kawasan hutan
- Pekebun takut berurusan dengan aparat penegak hukum
GAPKI mendorong PSR lewat jalur kemitraan dengan perusahaan, yang sudah jalan sejak 2022. Kebanyakan pekebunnya dulu eks plasma.
"Perlu sabar dan waktu untuk kumpulkan dokumen sebagai syarat jadi mitra perusahaan. Sekarang sudah tidak ada lagi pola inti-plasma seperti dulu," kata Aziz.
Kalau dokumen PSR sudah beres, pekebun juga jadi lebih gampang dapat sertifikat ISPO. Karena syaratnya hampir sama.
Aziz juga usul supaya STDB diterbitkan gratis dan cepat, lahan disertifikasi, dan masalah kebun di kawasan hutan diselesaikan secara bijak. Perizinan juga harus lewat sistem elektronik yang jelas syarat, waktu, dan biayanya.
Tidak Perlu Buka Lahan Baru, Optimalkan Kebun yang Ada
Direktur Eksekutif PASPI, Tungkot Sipayung, bilang Indonesia tidak harus selalu buka lahan baru. Kebun yang sudah ada saja kalau dirawat dengan benar, hasilnya bisa naik banyak.
Luas kebun sawit Indonesia sekarang 16,8 juta hektare, naik 4 kali lipat dari 4 juta hektare pada tahun 2000.
Kontribusi sawit ke ekonomi juga besar. Dari hulu sampai hilir, sawit menyumbang 13,8% ke produk domestik bruto (PDB) tahun 2020. Nilai ekspor plus penghematan devisa diperkirakan mencapai US$45 miliar atau hampir Rp800 triliun.
Tapi, menurut Tungkot, potensi sawit baru dipakai 30%. Hilirisasinya baru jalan 3 km dari 10 km.
Padahal, kebutuhan CPO dalam negeri tahun 2045 diperkirakan mencapai 43 juta ton.
"Potensi besar itu ada di peningkatan produktivitas. 84% adalah kebun eksisting. Kalau bisa naik 1 ton per hektare saja, kita bisa tambah produksi paling sedikit 14 juta ton," katanya.
Contohnya di PTPN: setelah GAP diperbaiki dan blok kebun dianalisis, hasil naik dari 22 ton per hektare jadi 24 ton, bahkan ada yang sampai 30 ton.
Tungkot juga ingatkan supaya emisi diturunkan, misalnya dengan pupuk berlapis (coated fertilizer) yang lebih ramah lingkungan daripada pupuk tabur biasa.
Lahan Harus Jelas, Lingkungan Harus Dijaga
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Budi Mulyanto, bilang Indonesia itu memang rumah yang cocok untuk sawit. Iklim tropis, hujan cukup, musim kering tidak lebih dari 3 bulan.
Sawit juga menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen lewat fotosintesis. Jadi, kata Budi, salah besar kalau sawit disebut penyebab pemanasan global.
Limbah sawit seperti POME (limbah cair pabrik) juga bisa dimanfaatkan jadi nilai tambah, bukan dibuang.
Soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Budi menekankan satu hal: status lahan harus jelas. "Setiap jengkal lahan harus jelas siapa pemegang haknya. Kalau jelas, tanah itu akan lebih dipelihara. Kalau tidak jelas, jadinya seperti ini," ujarnya.
Kendala di Lapangan Menurut Kementerian Pertanian
Mula Putra dari Ditjen Perkebunan Kementan merangkum masalahnya:
- Banyak pekebun pakai benih yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak bersertifikat
- GAP belum diterapkan dengan baik
- Banyak yang belum punya SHM, STDB, dan ISPO
- Kebunnya terpencar-pencar, tidak dalam satu hamparan
- Belum pakai mekanisasi, akses modal terbatas, biaya produksi naik
- Pupuk dan agroinput belum sesuai standar, rendemen TBS rendah
- Rantai pasok panjang, limbah belum dimanfaatkan optimal
- SDM pekebun dan kelembagaan masih terbatas
Karena itu, kata Mula, perbaikan tidak bisa dibebankan ke petani saja. Perusahaan dan pekebun harus bermitra.
Perusahaan besar bisa didorong lewat regulasi dan insentif. Kebun rakyat butuh dana, pendampingan, dan sarana-prasarana.
Terakhir, Mula ingatkan: ISPO itu bukan sekadar kertas sertifikat. "ISPO tidak hanya sekadar kertas. Titik kritisnya adalah mengubah kebiasaan," katanya.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
- Peremajaan Kelapa Sawit
- Industri Perkebunan
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Berita Terkait:
-
Menkum: Indonesia Perkuat Perlindungan Hak Cipta Melalui Reformasi Royalti Global
-
Bupati Dompu Dorong Perbankan Jemput Bola, Ini Tujuannya Perluas Akses Keuangan
-
BMKG Prakirakan Cuaca Hujan Dominasi Kota-kota Besar di Indonesia pada Rabu
-
Mobil Listrik Tiongkok Diproduksi di AS, Peta Pasar EV Berubah
-
5,6 Ton Manggis Indonesia Tiba di Guangzhou Lewat Jalur Kargo Hong Kong
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.